JOGJA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengalami perubahan besar, terutama dari sisi pengelolaan anggaran. Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, tengah menyiapkan langkah efisiensi secara menyeluruh guna memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Langkah penghematan tersebut disebut-sebut dapat mencapai sekitar Rp40 triliun. Upaya ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Informasi tersebut diperkuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menggelar pertemuan dengan Kepala BGN pada Kamis (25/6/2026). Menurutnya, inisiatif penghematan anggaran berasal langsung dari BGN, bukan dari Kementerian Keuangan.
"Nanti akan signifikan pemotongannya. Tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Meski belum menyebut angka pasti, Purbaya tidak menampik bahwa nilai efisiensi yang tengah dihitung berpotensi mendekati Rp40 triliun sebagaimana informasi yang beredar di publik.
DPR Dukung Langkah Efisiensi
Rencana efisiensi anggaran tersebut mendapat respons positif dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa BGN telah memaparkan sejumlah strategi untuk menekan belanja negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Menurutnya, strategi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan anggaran MBG tahun 2027 yang sebelumnya diajukan mencapai sekitar Rp270 triliun. Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah berharap kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Empat Strategi Penghematan Anggaran MBG
Dalam paparannya kepada DPR, BGN menyiapkan empat langkah utama untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
1. Evaluasi Sasaran Penerima Manfaat
Pemerintah akan mengkaji ulang kelompok penerima manfaat program. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah tidak lagi memasukkan siswa jenjang SMA atau sederajat sebagai penerima MBG.
Kelompok ini diperkirakan berjumlah sekitar 11 juta siswa. Apabila kebijakan tersebut diterapkan, anggaran yang dapat dihemat dinilai cukup besar tanpa mengurangi fokus program terhadap kelompok usia yang dianggap lebih membutuhkan.
2. Pengurangan Hari Penyaluran Makanan
Skema distribusi makanan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya makanan bergizi diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat.
Artinya, jumlah hari distribusi akan berkurang menjadi sekitar 20 hari setiap bulan. Program juga tidak akan berjalan pada hari libur nasional maupun masa libur sekolah sehingga biaya operasional dapat ditekan.
3. Penyesuaian Insentif SPPG
BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah penerima layanan. Dalam skema baru, besaran insentif akan dihitung berdasarkan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG sehingga pendanaan dinilai lebih adil dan efisien.
4. Penerapan Sistem Klasifikasi Kinerja
Selain itu, seluruh SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas operasional dan tingkat kinerjanya.
Melalui sistem klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menentukan besaran anggaran yang lebih proporsional bagi setiap satuan pelayanan. Dengan demikian, alokasi dana tidak lagi disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan performa masing-masing daerah.
DPR Beri Waktu Dua Pekan untuk Finalisasi
Komisi IX DPR RI memberikan waktu sekitar dua pekan kepada Badan Gizi Nasional untuk menyempurnakan seluruh perhitungan efisiensi tersebut.
Hasil evaluasi nantinya akan dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat sebelum diputuskan sebagai bagian dari kebijakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada tahun mendatang.
Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran
Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk memantau operasional SPPG secara berkala.
Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menurut Purbaya, koordinasi dengan BGN juga berjalan baik. Bahkan kedua pihak sepakat untuk memberikan tindakan tegas apabila ditemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan.
Penguatan SDM Keuangan
Tidak hanya mengawasi penggunaan dana, Kementerian Keuangan juga siap membantu memperkuat kapasitas internal BGN melalui penempatan tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan.
Para ahli tersebut nantinya akan bekerja sama dengan tenaga gizi yang telah ada sehingga tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui kombinasi efisiensi anggaran, evaluasi sasaran penerima manfaat, serta pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan secara optimal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.(red/lis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar