BMKG: Cuaca Maritim Selatan Jatim Masih Berisiko, Aktivitas Melaut Diminta Waspada

Ilustrasi gelombang laut.(by radar kediri)

KEDIRI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan prakiraan kondisi gelombang laut di wilayah Jawa Timur. Dalam periode 30 Juli hingga 3 Agustus 2026, masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan karena tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur masih berpotensi melebihi dua meter.

Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya, wilayah perairan selatan yang membentang dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi diperkirakan mengalami tinggi gelombang berkisar 1,8 hingga 2,2 meter.

Pada beberapa waktu selama masa prakiraan, tinggi gelombang bahkan berpotensi meningkat hingga kisaran 2,15–2,18 meter, sehingga memerlukan kewaspadaan lebih bagi kapal berukuran kecil maupun aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut.

Berbeda dengan perairan selatan, kondisi laut di wilayah utara Jawa Timur diperkirakan relatif lebih tenang. Tinggi gelombang di kawasan Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, Gresik, hingga Selat Madura berada pada kisaran 0,4 sampai 1,3 meter, yang masih masuk kategori rendah hingga sedang.

Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa prakiraan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi perkembangan awan Cumulonimbus (Cb) yang luas. Awan jenis ini berpotensi memicu angin kencang yang dapat meningkatkan tinggi gelombang melebihi prakiraan awal.

Karena itu, para nelayan, operator kapal wisata, hingga pengguna jasa penyeberangan diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut.

Apabila muncul tanda-tanda cuaca buruk seperti angin kencang, hujan lebat, atau terbentuknya awan gelap di sekitar perairan, aktivitas pelayaran maupun penangkapan ikan sebaiknya ditunda demi menghindari risiko kecelakaan.

BMKG juga mengajak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir untuk rutin memantau perkembangan informasi cuaca maritim. Meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, perubahan kondisi atmosfer masih memungkinkan terjadinya perubahan cuaca secara cepat yang dapat memengaruhi keselamatan aktivitas di laut.

Kewaspadaan terhadap kondisi cuaca menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko bagi nelayan, pelaku usaha kelautan, maupun masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir selama beberapa hari ke depan.(Red/lis)

LSM RATU Kepung Grahadi 3 Hari, Desak Kejati dan Polda Jatim Usut Dugaan Pungli SMA/SMK Negeri Kediri

 Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu 

​Kediri, Jatim – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Kapolrestabes Surabaya pada Selasa (28/7/2026). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas temuan investigasi mereka mengenai maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dan komersialisasi pendidikan di tingkatan SMA/SMK Negeri wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

​Aksi damai yang diinisiasi oleh Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Sebanyak 50 peserta perwakilan LSM diproyeksikan turun ke jalan dengan titik kumpul di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

​Selain Kejati Jatim, massa aksi menyasar tiga titik lokasi lainnya di Surabaya, yakni Gedung Negara Grahadi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Dalam perencanaannya, massa aksi juga menyiapkan peraga aksi berupa bendera, banner, ban bekas, serta 10 tenda untuk menginap di halaman Gedung Negara Grahadi selama 3 hari 3 malam.

​Persoalkan Pembayaran Tanpa Kuitansi hingga Jual Beli Seragam

​Dalam keterangannya, Ketua LSM RATU Saiful Iskak menyayangkan praktik pendidikan di Kediri yang dinilai kian berorientasi pada bisnis sehingga berpotensi menurunkan kualitas belajar siswa dan mencederai prinsip keadilan serta transparansi publik.

​"Hasil tim investigasi kami menemukan indikasi maraknya pungli di sekolah SMA dan SMK Negeri di Kediri, di mana penerimaan pembayaran dari wali murid sering kali tidak disertai bukti pembayaran atau kuitansi resmi dari sekolah," tegas Saiful dalam keterangan tertulisnya.

​7 Poin Tuntutan LSM RATU

​Melalui lampiran surat pemberitahuan bernomor 031/SPAD/RATU/VII/2026, LSM RATU menyampaikan tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum:

1. ​Transparansi Keuangan: Menuntut transparansi transaksi keuangan sekolah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada wali murid, termasuk pemberian bukti pembayaran sah (kuitansi/struk).

2. ​Copot Kepala Cabdindik Kediri & Kepsek Terlibat: Mengusut tegas dan mengganti Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Kediri beserta jajaran, serta mencopot Kepala SMKN 1 Kota Kediri (Edi Suroto) dan SMKN 1 Ngasem (Alfin) yang dinilai memicu kegaduhan di dunia pendidikan Kediri.

3. ​Hak Kuitansi Wali Murid: Memastikan hak wali murid untuk menerima bukti pembayaran yang sah atas seluruh transaksi sekolah.

4. ​Usut Jual Beli Buku & Seragam: Mendesak Kejati Jatim segera memanggil dan memeriksa dugaan praktik jual beli buku dan kain seragam saat pendaftaran ulang siswa SMA/SMK Negeri Kediri tahun ajaran 2024–2026.

5. ​Penegakan Permendikbud No. 75/2016: Meminta Kejati Jatim memeriksa Ketua, Komite, dan Bendahara Komite Sekolah terkait potensi pungli, mengingat Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dan hanya diperbolehkan menerima sumbangan/bantuan.

6. ​Usut Penyelewengan Dana BOS: Mengesahkan tuntutan kepada Polda Jatim untuk memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah serta Bendahara SMA/SMK Negeri di Kediri terkait transparansi dan dugaan korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2024–2026.

7. ​Audit Dana BPOPP Jatim: Meminta Polda Jatim memeriksa pihak-pihak terkait atas transparansi penggunaan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari APBD Pemprov Jatim (Program Nawa Bhakti Satya) TA 2024–2026 yang dinilai berpotensi dikorupsi.

​Melalui aksi ini, LSM RATU berharap aparat penegak hukum (Kejati dan Polda Jatim) beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil tindakan tegas untuk membersihkan dunia pendidikan di Jawa Timur, khususnya Kediri, dari praktik KKN dan pungli.(red/hep)

Bea Cukai Kediri Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Senilai Rp4,7 Miliar Selama Juni 2026

Bea Cukai Kediri mengamankan lebih dari 3,1 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp4,7 miliar.(by sindonews)

KEDIRI – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri terus memperketat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Sepanjang Juni 2026, petugas berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal dengan total nilai barang mencapai sekitar Rp4,7 miliar.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil serangkaian operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah kerja Bea Cukai Kediri. Penindakan menyasar distribusi rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Langkah ini dilakukan untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat di industri hasil tembakau.

Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperkuat melalui patroli darat, operasi pasar, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Peredaran rokok ilegal dinilai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berdampak terhadap industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal.

Selain tindakan represif, Bea Cukai Kediri juga mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Edukasi dilakukan agar masyarakat memahami ciri-ciri rokok ilegal serta pentingnya membeli produk yang telah memenuhi ketentuan cukai.

Masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitarnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran di bidang cukai.

Bea Cukai Kediri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas pengawasan di wilayah kerjanya. Dengan penindakan yang konsisten, diharapkan potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal dapat ditekan sekaligus memberikan perlindungan bagi industri hasil tembakau yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan. Capaian ini melanjutkan tren penindakan yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan di wilayah kerja Bea Cukai Kediri.(red/lis)

OJK Kediri Gandeng FKIJK Bekali Jurnalis Pemahaman Sektor Jasa Keuangan

Financial Journalist Class OJK Kediri digelar FKIJK Kediri-Madiun(by beritajatim.com)

KEDIRI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Komisariat Kediri-Madiun menggelar Financial Journalist Class sebagai upaya meningkatkan kompetensi insan pers dalam memahami dinamika sektor jasa keuangan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif bagi masyarakat.

Program yang diikuti jurnalis dari berbagai media di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun itu menjadi ruang diskusi antara media dengan pelaku industri jasa keuangan. Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai perkembangan sektor keuangan, produk dan layanan lembaga jasa keuangan, hingga perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala OJK Kediri sekaligus Pembina FKIJK Komisariat Kediri-Madiun, Ismirani Saputri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan dari insan pers yang menginginkan pendalaman materi mengenai industri jasa keuangan.

Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada publik semakin berkualitas dan mampu meningkatkan literasi keuangan.

"Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers agar semakin memahami perkembangan industri jasa keuangan. Harapannya, pemahaman tersebut dapat mendukung lahirnya pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif," ujar Ismirani.

Ketua FKIJK Komisariat Kediri-Madiun yang juga Area Head Bank Mandiri Kediri, Arie Kusuma, berharap Financial Journalist Class dapat menjadi agenda rutin. Menurutnya, sinergi antara media dan industri jasa keuangan perlu terus diperkuat agar informasi mengenai produk, layanan, inovasi, serta kontribusi lembaga jasa keuangan dapat tersampaikan secara luas dan tepat kepada masyarakat.

Dalam sesi materi, sejumlah lembaga jasa keuangan memaparkan program unggulannya. BRI Cabang Kediri menjelaskan peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sementara PNM Cabang Kediri memaparkan program pemberdayaan usaha ultra mikro melalui Mekaar dan ULaMM, sedangkan Pegadaian Cabang Kediri mengenalkan tabungan emas sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang yang mudah diakses masyarakat.

Melalui kegiatan ini, OJK dan FKIJK berharap media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai agen literasi keuangan yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan yang legal, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal.(red/lis)

Dugaan Doxing dan Intimidasi Warnai Polemik SMKN 1 Kediri, Publik Minta Evaluasi Menyeluruh

KEDIRI, JATIM – Polemik yang menyeret nama Kepala SMKN 1 Kota Kediri terus menjadi perhatian publik. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama Aliansi Jurnalis Kediri Raya mendesak Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Kediri agar segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Mereka bahkan meminta agar yang bersangkutan dinonaktifkan sementara (non-job) atau dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Desakan tersebut muncul menyusul dugaan adanya tindakan provokasi terhadap siswa serta dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan yang disebut telah memicu intimidasi terhadap seorang warga. Menurut para pengkritik, langkah tegas dari otoritas pendidikan dinilai penting untuk menjaga stabilitas lingkungan sekolah sekaligus memastikan proses belajar mengajar berlangsung tanpa gangguan.

Ketua LSM RATU (Rakyat Muda Bersatu) Kediri, Saiful Iskak, menilai persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kepala sekolah yang bersangkutan sebelumnya juga pernah menjadi sorotan akibat perselisihan dengan awak media yang melibatkan siswa.

"Ini sudah kedua kalinya oknum kepala sekolah diduga melakukan tindakan yang menimbulkan polemik. Sebelumnya terjadi perselisihan dengan insan pers yang melibatkan siswa, kini muncul dugaan teror terhadap warga bernama Agung Setiawan," ujarnya.

Saiful menjelaskan, dugaan doxing bermula ketika nomor telepon korban diduga disebarkan ke dalam grup internal sekolah. Setelah itu, korban mengaku menerima berbagai pesan melalui WhatsApp dari sejumlah nomor yang tidak dikenal, mulai dari makian, intimidasi hingga ancaman.

Menurutnya, apabila tidak ada langkah konkret dari Cabang Dinas Pendidikan, aliansi masyarakat sipil bersama sejumlah elemen akan mempertimbangkan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Aksi tersebut rencananya akan ditujukan ke sejumlah instansi di tingkat Provinsi Jawa Timur, antara lain Kantor Gubernur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Polda Jawa Timur, hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sementara itu, praktisi hukum dari RHN Law Firm yang mendampingi LSM Gerak Indonesia, Moh. Rifai, S.H., menyoroti potensi implikasi hukum apabila dugaan keterlibatan siswa dalam aksi intimidasi benar terjadi. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang pendidikan yang aman dan tidak menjadi tempat lahirnya tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

"Kami melihat adanya dugaan indikasi eksploitasi anak apabila siswa dilibatkan dalam tindakan intimidasi. Karena itu, perlu ada pendalaman secara menyeluruh agar hak-hak anak tetap terlindungi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata Rifai.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Kediri, pihak sekolah, dan para orang tua agar memberikan edukasi kepada siswa mengenai etika bermedia sosial serta konsekuensi hukum dari tindakan intimidasi maupun penyebaran data pribadi.

Selain itu, Rifai menegaskan bahwa proses penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menurutnya, siapa pun yang terbukti mengintimidasi atau menghalangi kerja jurnalistik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan maupun status sosial.

Aliansi Jurnalis Kediri Raya berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan oleh instansi terkait sehingga tidak menimbulkan preseden buruk terhadap kebebasan pers maupun keterbukaan informasi publik.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Adi Prayitno, memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi pada Selasa (28/7). Ia menyatakan bahwa situasi di SMKN 1 Kota Kediri saat ini tetap berjalan normal.

"Saat ini pembelajaran di SMKN 1 Kota Kediri sangat kondusif," ujarnya singkat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kepala SMKN 1 Kota Kediri terkait berbagai tudingan yang disampaikan sejumlah LSM dan Aliansi Jurnalis. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang mencuat masih menunggu proses klarifikasi serta penanganan dari instansi yang berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(red/lis)

Mbak Wali Vinanda Tampil Memukau dengan Busana Tenun Bandar di Dhoho Night Carnival 2026

BUSANA - Busana Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat menghadiri gelaran Dhoho Night Carnival, Minggu (26/7/2026) malam. Busana tersebut mencuri perhatian Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata,(by tribunjatim.com)

KEDIRI – Penampilan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati atau yang akrab disapa Mbak Wali menjadi salah satu perhatian utama dalam gelaran Dhoho Night Carnival (DNC) 2026. Mengenakan busana berbahan Tenun Bandar khas Kediri, Vinanda tampil anggun sekaligus membawa pesan pelestarian warisan budaya lokal di hadapan ribuan masyarakat yang memadati jalur parade. (Kediri Kota)

Busana yang dikenakan Mbak Wali bukan sekadar pakaian parade biasa. Karya tersebut dirancang secara khusus hanya dalam waktu empat hari oleh perancang lokal dengan memadukan keindahan kain Tenun Bandar dan sentuhan desain modern. Meski proses pembuatannya terbilang singkat, hasil akhirnya mampu menghadirkan penampilan yang elegan dan sarat makna budaya.

Dominasi motif tenun khas Bandar dipadukan dengan ornamen yang terinspirasi dari kekayaan alam dan sejarah Kota Kediri. Perpaduan warna serta detail busana mencerminkan identitas daerah sekaligus menunjukkan bahwa wastra tradisional mampu tampil mengikuti perkembangan dunia fesyen tanpa meninggalkan nilai budaya yang melekat.

Kehadiran Vinanda dengan balutan Tenun Bandar mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak penonton mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam saat rombongan melintasi rute baru Dhoho Night Carnival yang dimulai dari Balai Kota Kediri hingga berakhir di kawasan Taman Brantas.

Menurut Vinanda, penggunaan Tenun Bandar dalam ajang Dhoho Night Carnival merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap para perajin lokal. Ia berharap masyarakat semakin bangga mengenakan produk daerah sekaligus ikut berperan dalam melestarikan warisan budaya Kota Kediri. (Kediri Kota)

Tenun Bandar sendiri menjadi salah satu produk unggulan Kota Kediri yang memiliki nilai seni tinggi. Proses pembuatannya masih mempertahankan teknik tradisional dengan berbagai motif khas yang menggambarkan identitas budaya masyarakat setempat. Karena itu, promosi melalui event berskala besar seperti Dhoho Night Carnival dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan Tenun Bandar kepada masyarakat yang lebih luas.

Dhoho Night Carnival 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-1.147 Kota Kediri. Mengusung tema Symphony of Nature, karnaval budaya ini menghadirkan puluhan kontingen yang menampilkan kreativitas melalui kostum, seni pertunjukan, dan karya berbahan ramah lingkungan.

Melalui penampilannya, Mbak Wali tidak hanya tampil sebagai pemimpin daerah, tetapi juga menjadi duta promosi budaya lokal. Busana Tenun Bandar yang dikenakannya membuktikan bahwa produk karya perajin Kediri memiliki kualitas dan daya tarik untuk tampil dalam ajang budaya berskala besar sekaligus memperkuat identitas Kota Kediri sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya.(red/lis)

Ari Lasso Hipnotis Ribuan Penonton di Puncak Hari Jadi ke-1.147 Kota Kediri

Penyanyi Ari Lasso tampil di area GOR Jayabaya Kota Kediri dalam rangkaian Hari Jadi Kota Kediri/Foto by radar kediri

KEDIRI – Suasana GOR Jayabaya Kota Kediri yang biasanya lengang pada malam hari berubah menjadi lautan manusia pada Sabtu (25/7). Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan puncak peringatan Hari Jadi ke-1.147 Kota Kediri yang menghadirkan musisi papan atas Indonesia, Ari Lasso.

Sejak sore hingga malam, antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Penonton tidak hanya berasal dari Kota dan Kabupaten Kediri, tetapi juga datang dari berbagai daerah sekitar seperti Blitar, Nganjuk, dan Tulungagung. Beragam kalangan usia, mulai anak muda hingga orang tua, tampak menikmati rangkaian acara yang telah disiapkan panitia.

Kehadiran Ari Lasso menjadi daya tarik utama dalam perayaan tersebut. Penyanyi yang telah puluhan tahun berkiprah di industri musik Tanah Air itu berhasil menghidupkan suasana dengan membawakan sejumlah lagu populer yang langsung disambut meriah oleh ribuan penonton. Banyak pengunjung ikut bernyanyi bersama, menciptakan suasana hangat dan penuh nostalgia.

Salah seorang penonton, Ahmad (45), warga Kabupaten Blitar, mengaku sengaja datang bersama keluarganya demi menyaksikan penampilan sang idola. Ia rela menempuh perjalanan dari Blitar menuju GOR Jayabaya karena tidak ingin melewatkan kesempatan menyaksikan Ari Lasso tampil secara langsung.

"Saya penggemar berat Mas Ari Lasso. Rela jauh-jauh dari Blitar ke sini hanya untuk menikmati lagu-lagunya," ujarnya.

Ahmad mengatakan, dirinya datang bersama istri dan kedua anaknya karena seluruh anggota keluarga sama-sama menyukai lagu-lagu Ari Lasso. Menurutnya, karya-karya penyanyi tersebut kerap menjadi pengiring berbagai momen kebersamaan keluarga.

"Justru lagu Mas Ari ini yang sering menyatukan kami. Dari saya, istri, sampai anak saya yang berusia 17 tahun juga hafal lagu-lagunya," tuturnya.

Selain konser Ari Lasso, masyarakat juga disuguhi berbagai penampilan seni dan hiburan. Acara diawali dengan penampilan Nur Bayan, dilanjutkan parade 10 pasang Finalis Panji Galuh Kota Kediri 2026, sebelum akhirnya ditutup dengan penampilan Ari Lasso yang menjadi puncak kemeriahan malam perayaan.

Suasana semakin semarak saat Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati naik ke atas panggung untuk menyapa masyarakat. Kehadirannya disambut tepuk tangan dan sorak sorai ribuan warga yang memadati GOR Jayabaya.

Dalam sambutannya, Vinanda mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Kediri yang Mapan. Ia berharap Kota Kediri terus berkembang menjadi daerah yang rukun, maju, sejahtera, sehat, dan membahagiakan bagi seluruh masyarakat.

"Jadi kami berharap pemerintah ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat. Sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Kediri lebih baik dan Mapan," pungkasnya.(red/lis)

Menkeu Purbaya: Harga Minyak Tembus USD 100 per Barel Tak Ancam APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, (by radar jatim)

\

KEDIRI – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan lonjakan harga minyak mentah dunia yang kembali mencapai USD 100 per barel tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi serupa sehingga mampu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada wartawan usai menghadiri agenda di Kota Kediri, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, kenaikan harga minyak ke level tersebut bukan merupakan situasi baru bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah memiliki skema penyesuaian anggaran sebagaimana yang pernah diterapkan pada periode sebelumnya.

"Tapi nggak membahayakan APBN sendiri karena keadaan ini bukan keadaan baru kan," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, asumsi harga minyak di kisaran USD 100 per barel pernah menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal. Karena itu, apabila harga minyak kembali berada di level tersebut, pemerintah dapat kembali melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran.

"Balik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan USD 100 per barel. Berarti keadaan ini bukan hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti anggarannya seperti sebelumnya. Jadi nggak kaget lah," katanya.

Ruang Fiskal Berpotensi Menyempit

Meski optimistis kondisi APBN tetap terjaga, Purbaya mengakui kenaikan harga minyak dunia akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah. Jika harga minyak bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama, pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan belanja negara.

Ia menjelaskan, saat harga minyak sempat mengalami penurunan, pemerintah melihat peluang untuk memperluas ruang belanja, termasuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga.

Namun, dengan harga minyak yang kembali naik, ruang fiskal tersebut diperkirakan menjadi lebih terbatas.

"Tadinya kan ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk nambah belanja ke daerah dan lain-lain, termasuk kementerian dan lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi ke situ, ya ruangnya semakin terbatas saja," pungkasnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar stabilitas APBN tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.(red/lis)

Ide Lomba 17 Agustus HUT ke-81 RI, dari Permainan Tradisional hingga Lomba Kreatif

(photo by detikjatim)

SURABAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum yang dinantikan masyarakat di berbagai daerah. Selain upacara bendera, berbagai kegiatan khas kemerdekaan seperti lomba 17 Agustus selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan.

Beragam perlombaan tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial, membangun semangat gotong royong, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air. Kegiatan tersebut dapat digelar di berbagai lingkungan, mulai dari tingkat keluarga, sekolah, perkantoran, hingga masyarakat umum.

Tema HUT ke-81 RI

Mengutip laman Istana Negara, peringatan HUT ke-81 RI mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menggambarkan semangat bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera.

Tema tersebut juga menjadi refleksi nilai kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam membangun keadilan dan kemakmuran. Nilai persatuan, kebersamaan, serta keberagaman masyarakat Indonesia menjadi bagian penting dalam semangat peringatan kemerdekaan tahun ini.

Ide Lomba 17 Agustus yang Seru dan Meriah

Berikut sejumlah inspirasi lomba yang dapat dipilih untuk memeriahkan HUT ke-81 RI:

1. Lomba Makan Kerupuk

Lomba makan kerupuk menjadi salah satu permainan yang paling identik dengan perayaan 17 Agustus. Peserta harus menghabiskan kerupuk yang digantung menggunakan tali tanpa bantuan tangan. Selain menguji ketangkasan, lomba ini selalu menghadirkan suasana penuh tawa.

2. Balap Karung

Balap karung merupakan permainan tradisional yang masih banyak diminati. Peserta harus melompat menggunakan karung menuju garis finis. Permainan ini membutuhkan keseimbangan, kecepatan, dan keberanian.

3. Tarik Tambang

Tarik tambang mengandalkan kekuatan dan kekompakan tim. Dua kelompok saling menarik tali hingga salah satu tim berhasil melewati garis batas. Lomba ini menjadi simbol kerja sama dan semangat kebersamaan.

4. Estafet Kelereng

Peserta membawa kelereng menggunakan sendok menuju garis finis tanpa menjatuhkannya. Lomba ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dan melatih fokus serta koordinasi.

5. Memasukkan Paku ke Botol

Peserta harus memasukkan paku yang diikat pada tali ke dalam botol tanpa menggunakan tangan. Permainan sederhana ini sering mengundang gelak tawa karena membutuhkan kesabaran dan ketepatan.

6. Joget Balon

Lomba ini dimainkan secara berpasangan dengan balon yang dijepit di antara peserta. Saat musik dimainkan, pasangan harus berjoget tanpa menjatuhkan balon.

7. Balap Bakiak

Balap bakiak dilakukan secara beregu menggunakan sandal kayu panjang. Seluruh anggota tim harus bergerak serempak agar dapat mencapai garis akhir dengan cepat.

8. Pecah Air

Peserta dengan mata tertutup harus memecahkan balon atau kantong berisi air berdasarkan arahan dari teman satu tim. Permainan ini cocok untuk menciptakan suasana meriah.

9. Tebak Lagu Nasional

Peserta diminta menebak judul lagu perjuangan atau melanjutkan lirik lagu nasional yang diputar panitia. Selain menghibur, lomba ini juga memperkenalkan lagu kebangsaan.

10. Susun Puzzle Pahlawan

Peserta menyusun potongan gambar tokoh pahlawan nasional dalam waktu tertentu. Lomba ini menggabungkan unsur edukasi, ketelitian, dan kecepatan berpikir.

Ide Lomba Kreatif dan Unik

Agar perayaan semakin menarik, panitia dapat menghadirkan lomba dengan konsep yang lebih modern, seperti:

• Estafet sarung

• Tebak gaya

• Pindah gelas menggunakan balon

• Estafet air spons

• Tebak emoji kemerdekaan

• Puzzle merah putih

• Rebut kursi dengan lagu nasional

• Bowling menggunakan botol bekas

Ide Lomba 17 Agustus untuk Anak-anak

Perlombaan untuk anak sebaiknya mengutamakan keamanan, kesederhanaan, dan unsur edukasi. Beberapa pilihan yang dapat dilakukan antara lain:

• Makan kerupuk

• Memindahkan bola menggunakan sendok

• Lomba mewarnai tema kemerdekaan

• Menggambar bendera Merah Putih

• Fashion show pakaian adat

• Tebak gambar pahlawan

• Memasukkan sedotan ke botol

• Meniup balon

• Estafet air menggunakan gelas

• Memindahkan bendera kecil

Ide Lomba untuk Remaja

Remaja dapat mengikuti lomba yang menggabungkan kreativitas, olahraga, dan kemampuan berpikir, seperti:

• Futsal mini

• Voli mini

• Turnamen gim daring

• Cerdas cermat kemerdekaan

• Ranking 1

• Kontes fotografi

• Video kreatif bertema Indonesia

• Lomba mural

• Dance competition

• Cover lagu nasional

Ide Lomba untuk Orang Dewasa

Untuk masyarakat dewasa, beberapa perlombaan yang dapat dipilih antara lain:

• Tarik tambang

• Panjat pinang

• Balap karung

• Memasak nasi goreng

• Menghias tumpeng

• Karaoke lagu perjuangan

• Tebak kata

• Domino

• Catur

• Lomba kebersihan lingkungan

Ide Lomba untuk Bapak-bapak

Beberapa lomba yang cocok untuk bapak-bapak:

• Tarik tambang

• Gaple

• Catur

• Memancing

• Panjat pinang

• Balap karung

• Balap bakiak

• Adu penalti

• Tebak bola

• Lomba merakit peralatan

Ide Lomba untuk Ibu-ibu

Ibu-ibu juga dapat ikut memeriahkan acara melalui lomba berikut:

• Merangkai bunga

• Menghias bekal

• Fashion show kebaya

• Estafet tepung

• Memindahkan kacang menggunakan sumpit

• Menghias nasi kuning

• Tebak bumbu dapur

• Senam bersama

• Merias wajah dengan mata tertutup

• Karaoke

Tips Menggelar Lomba 17 Agustus

Agar kegiatan berjalan lancar, panitia perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya:

• Menentukan kategori peserta berdasarkan usia.

• Menyusun jadwal perlombaan dengan rapi.

• Menyiapkan hadiah dan penghargaan.

• Memastikan keamanan peserta selama kegiatan.

• Menyiapkan dokumentasi acara.

• Menjaga kebersihan lokasi setelah kegiatan selesai.

• Menyesuaikan jenis lomba dengan luas area dan jumlah peserta.

Perayaan HUT ke-81 RI melalui berbagai lomba menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Dengan konsep kegiatan yang tepat, peringatan kemerdekaan tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga memperkuat nilai persatuan, gotong royong, dan semangat nasionalisme.(red/lis)

Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Tahun 2026 Mulai Diproses, KPM Diminta Cek Status Rekening

Bansos PKH BPNT Tahap 3(photo by radar kediri)

KEDIRI – Proses pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2026 terus berjalan. Pemerintah melakukan pemantauan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk memastikan bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai.

Berdasarkan pembaruan data per 24 Juli 2026, terdapat perkembangan dalam tahapan persiapan penyaluran, terutama pada proses verifikasi rekening penerima bantuan. Sejumlah data KPM mulai menunjukkan hasil pemeriksaan rekening, termasuk adanya status gagal verifikasi pada beberapa penerima.

PKH Tahap 3 Masih Menunggu Perkembangan

Untuk bantuan PKH tahap ketiga periode Juli, Agustus, dan September 2026, proses pencairan masih belum menunjukkan perubahan signifikan. Berdasarkan pemantauan melalui akun SIKS-NG pendamping sosial, tahapan penyaluran belum memasuki perkembangan baru yang besar.

Sebelumnya, periode salur PKH tahap ketiga sempat muncul pada menu monitoring penyaluran bansos dan menu final closing. Namun, saat dilakukan pengecekan kembali melalui menu view DTKS, sistem masih menampilkan periode salur tahap kedua.

Meski demikian, kondisi tampilan pada aplikasi SIKS-NG dapat berbeda antarwilayah karena pembaruan sistem dilakukan secara bertahap. Perbedaan tampilan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kendala dalam proses pencairan.

BPNT Rp600 Ribu Mulai Masuk Tahap Verifikasi Rekening

Berbeda dengan PKH, perkembangan lebih terlihat pada bantuan BPNT atau Program Sembako tahap ketiga dengan nilai bantuan Rp600.000 untuk periode tiga bulan.

Sejak 23 Juli 2026, proses verifikasi dan pengecekan rekening penerima mulai berjalan. Pada menu monitoring salur bansos BPNT periode Juli hingga September 2026, mulai muncul hasil validasi data rekening, termasuk sejumlah status gagal verifikasi.

Berdasarkan pengecekan pada beberapa akun pendamping sosial, terdapat KPM yang mendapatkan keterangan gagal cek rekening. Namun, proses tersebut masih berlangsung sehingga jumlah penerima dengan status tersebut masih dapat berubah seiring pembaruan data.

Penyebab Rekening KPM Bisa Gagal Diverifikasi

Status gagal verifikasi rekening umumnya terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara identitas kependudukan, data perbankan penyalur, dan data yang tercatat pada Kementerian Sosial.

Beberapa penyebab yang dapat memengaruhi proses verifikasi antara lain perbedaan data identitas dengan Dukcapil, kesalahan informasi rekening, atau rekening penerima yang sudah tidak aktif.

Bagi KPM yang berhasil melewati proses verifikasi, tahapan pencairan akan berlanjut ke proses administrasi berikutnya, mulai dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Standing Instruction (SI).

Setelah seluruh tahapan selesai, dana bantuan akan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik penerima manfaat.

Dua Kemungkinan Hasil Pemeriksaan Rekening

Dalam proses pengecekan rekening, terdapat dua kemungkinan hasil yang akan diterima KPM.

1. Gagal Cek Rekening

Status ini menunjukkan adanya kendala pada validasi data. Penyebabnya dapat berupa ketidaksesuaian data identitas, rekening tidak aktif, atau perbedaan informasi antara bank dan data pemerintah.

Jika mengalami kondisi tersebut, proses pencairan dapat tertunda hingga data diperbaiki dan kembali diverifikasi.

2. Berhasil Cek Rekening

Status berhasil menunjukkan bahwa data penerima telah sesuai, rekening aktif, dan tidak ditemukan kendala administrasi. Dengan begitu, proses penyaluran bantuan dapat dilanjutkan menuju tahap pencairan.

KPM Diminta Pantau Informasi Resmi

Hingga 24 Juli 2026, proses pencairan bansos PKH dan BPNT tahap ketiga masih terus berjalan. Masuknya BPNT ke tahap verifikasi rekening menjadi salah satu tanda bahwa proses penyaluran mulai bergerak menuju tahap berikutnya.

Pemerintah mengimbau KPM untuk tetap memantau perkembangan melalui pendamping sosial resmi di wilayah masing-masing. Masyarakat juga diminta memastikan data kependudukan dan rekening tetap aktif agar tidak mengalami kendala saat bantuan disalurkan.

Dengan proses verifikasi yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan.(red/lis)

Sensus Ekonomi 2026 Kota Kediri Capai 58 Persen, BPS Hadapi Tantangan Data Usaha Digital

petugas sensus ekonomi sedang melakukan sensus ekonomi door-to-door(photo by radar kediri)

Kediri – Pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Kediri terus berjalan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri mencatat progres pendataan telah mencapai sekitar 58 persen. Proses pendataan masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan fokus menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk sektor ekonomi digital yang mengalami perkembangan pesat.

Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan SE 2026 adalah mengidentifikasi dan mendata pelaku usaha berbasis digital. Sebab, banyak usaha yang kini beroperasi melalui media sosial maupun berbagai platform daring tanpa memiliki lokasi usaha fisik yang mudah dikenali.

Selain itu, keterbatasan data pendukung juga menjadi kendala bagi petugas dalam melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital.

"Pendataan terus kami upayakan agar seluruh jenis usaha dapat terdata," ujar Emil.

Meski progres pendataan sudah mencapai lebih dari separuh target, Emil belum dapat menyampaikan jumlah pasti usaha yang telah berhasil dicatat. Hal tersebut karena proses pendataan dan rekapitulasi masih berjalan.

Menurutnya, akses terhadap data rinci juga masih terbatas karena adanya proses otorisasi dalam sistem internal BPS.

"Data tersebut belum bisa dieksplorasi lebih jauh karena masih dalam proses pengolahan," katanya.

Emil menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, sebagaimana Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi.

Selain pemerintah, hasil sensus juga akan bermanfaat bagi akademisi, pelaku usaha, maupun berbagai pihak yang membutuhkan informasi statistik mengenai kondisi perekonomian secara akurat.

BPS Kota Kediri juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurut Emil, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Dr. Karari Budi Prasasti, M.SE, menilai pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai tujuan pelaksanaan sensus. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa pendataan tersebut bukan berkaitan dengan penarikan pajak, melainkan untuk menyediakan data statistik bagi pembangunan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi serta membangun basis data khusus sektor industri digital. Dengan begitu, keberadaan pelaku usaha digital dapat teridentifikasi dengan lebih mudah dan akurat.

"Karena perkembangan teknologi semakin pesat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengelolaan teknologi informasi melalui berbagai inovasi," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNISKA Kediri, Zulfia Rahmawati, SE., M.SEI. Ia menilai metode pendataan ekonomi harus terus beradaptasi mengikuti perubahan pola usaha masyarakat yang semakin bergeser ke ranah digital.

Menurut Zulfia, pemanfaatan data digital, kerja sama dengan berbagai platform daring, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah penting agar pelaku usaha digital bersedia memberikan informasi secara benar.

Pendataan sektor ekonomi digital yang lebih optimal, lanjutnya, akan menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung berbagai kebijakan, mulai dari perpajakan, pembiayaan UMKM, pengembangan ekosistem digital, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ia menambahkan, perkembangan ekonomi digital harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun sistem statistik yang lebih modern. Dengan data yang kuat dan akurat, pemerintah dapat menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(red/lis)

Bukan Wilayah Agraris, Kota Kediri Tetapkan 190 Hektare Sawah sebagai LP2B

 

Area persawahan Kota Kediri difoto dari udara.(by radar kediri)

Kediri – Pemerintah Kota Kediri masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dari ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menetapkan 87 persen dari total lahan baku sawah (LBS) harus dilindungi sebagai LP2B, Kota Kediri baru mampu mengusulkan sekitar 18,5 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika Sari melalui Kepala Bidang Tata Ruang Chairil Anwar menjelaskan, aturan perlindungan LP2B tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan lahan pertanian pangan agar tidak mudah beralih fungsi.

Kota Kediri memiliki luas lahan baku sawah sekitar 1.029 hektare. Berdasarkan ketentuan 87 persen, seharusnya sekitar 895 hektare lahan ditetapkan sebagai LP2B. Namun, karakteristik Kota Kediri sebagai wilayah perkotaan membuat target tersebut sulit dipenuhi.

Chairil mengatakan, Kota Kediri bukan merupakan daerah agraris seperti sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Struktur wilayahnya lebih banyak berkembang sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan permukiman.

Karena kondisi tersebut, Pemkot Kediri hanya mengusulkan sekitar 18,5 persen dari total LBS atau sekitar 190,54 hektare untuk ditetapkan sebagai LP2B.

"Sebagian besar lahan tersebut merupakan SHP (sertifikat hak pakai) atau aset pemerintah yang berada dalam kawasan lahan baku sawah," ujar Chairil.

Dengan penetapan LP2B tersebut, lahan yang masuk perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk pembangunan permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan di tengah perkembangan kota.

Terkait belum terpenuhinya target 87 persen, Chairil menyebut kondisi serupa juga dialami banyak daerah perkotaan lainnya. Pemenuhan kekurangan luasan LP2B nantinya dapat dilakukan melalui perhitungan agregat tingkat Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan daerah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian untuk mendapat dukungan dari wilayah lain yang memiliki area sawah lebih luas.

"Pemenuhan LP2B itu menghitungnya berdasarkan agregat provinsi untuk bisa terpenuhi. Istilahnya gendong indit. Nanti di tingkat provinsi ketemunya sekian, dan itu bisa dipenuhi oleh Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Meski hanya menetapkan sebagian kecil dari total sawah sebagai LP2B, Pemkot Kediri memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian tetap menjadi perhatian. Pemerintah tidak ingin perkembangan kota menghilangkan fungsi pertanian yang masih ada.

Chairil menambahkan, ke depan lahan pertanian tersebut tidak hanya difungsikan untuk produksi tanaman pangan, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kegiatan pendukung seperti edukasi pertanian.

"Meski perkembangan kota nanti didominasi perdagangan, jasa, perhotelan, dan sebagainya, fungsi pertanian tetap masih ada," katanya.

Karena lahan yang diusulkan merupakan aset milik Pemerintah Kota Kediri, Chairil optimistis proses pengajuan LP2B tidak menemui hambatan berarti. Sementara itu, penetapan LP2B juga tidak mengurangi hak masyarakat dalam mengelola lahan miliknya.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan kota, melainkan memastikan keberadaan lahan pangan tetap terjaga dalam jangka panjang.

"Melalui penetapan ini, Kota Kediri tidak serta merta menghilangkan fungsi lahan tanaman pangan, tetapi mempertahankan dan melindunginya sebagai lahan sawah," tandas Chairil.(red/lis)

Mas Dhito Dorong Generasi Muda Kediri Aktif Berkoperasi, Jadi Alternatif Lawan Jeratan Pinjol dan Judi Online

Mas Dhito memberikan sambutan --(photo by radar kediri)

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak generasi muda di Kabupaten Kediri untuk lebih aktif mengenal dan terlibat dalam dunia perkoperasian. Menurutnya, koperasi dapat menjadi wadah positif bagi anak muda untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus membangun kemandirian finansial.

Ajakan tersebut disampaikan Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, saat menghadiri sarasehan perkoperasian dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (22/7).

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito menyoroti kondisi sosial ekonomi generasi muda saat ini. Ia menyebut perubahan zaman turut membawa tantangan baru, salah satunya meningkatnya keterlibatan sebagian masyarakat usia produktif dalam pinjaman online yang dipicu oleh aktivitas judi daring.

Menurutnya, koperasi dengan nilai dasar kebersamaan dan gotong royong dapat menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan anak muda pada kegiatan ekonomi yang lebih sehat dan produktif.

"Semangat koperasi adalah gotong royong. Ini bisa menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang positif," ujar Mas Dhito.

Ia menyampaikan, saat ini sebagian besar anggota koperasi masih didominasi masyarakat berusia di atas 40 tahun. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri agar koperasi mampu beradaptasi dan menarik minat generasi muda.

Karena itu, Pemkab Kediri berencana melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kediri untuk merancang program yang mampu mendekatkan koperasi dengan kalangan muda.

"Usia 40 tahun ke bawah harus diberikan pemantik agar mereka tertarik masuk koperasi. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama ke depan," ungkapnya.

Mas Dhito menjelaskan, Kabupaten Kediri saat ini memiliki sebanyak 1.004 koperasi aktif yang bergerak di berbagai bidang. Keberadaan koperasi tersebut juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp466,6 miliar.

Adapun koperasi yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi simpan pinjam, serta Koperasi Unit Desa (KUD). Setelah itu, kontribusi juga berasal dari berbagai jenis koperasi lainnya yang berkembang di masyarakat.

Bupati Kediri berharap seluruh koperasi yang ada dapat terus berkembang dan tidak berhenti pada pola kerja lama. Ia mendorong agar koperasi mampu melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Saya berharap koperasi yang ada di Kabupaten Kediri tidak stagnan, tetapi terus berjalan dan berkembang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Buat Santoso, menyatakan pihaknya siap mendukung upaya menarik minat generasi muda terhadap koperasi. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar pelatihan khusus bagi anak muda terkait perkoperasian.

Melalui kegiatan tersebut, Dekopinda berharap generasi muda dapat memahami manfaat koperasi, mulai dari pengelolaan usaha, pengembangan ekonomi bersama, hingga peluang membangun jaringan bisnis.

"Dekopinda akan mengundang generasi muda untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mengenai koperasi," kata Buat Santoso.

Dengan adanya keterlibatan generasi muda, koperasi di Kabupaten Kediri diharapkan tidak hanya bertahan sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang relevan dengan perkembangan zaman.(red/lis)

Kodim 0809/Kediri Bangun Jembatan Perintis di Kaliboto, Buka Akses Warga Antarwilayah

Proses pembangunan jembatan Garuda Merah Putih oleh anggota Kodim 0809 --(PHOTO BY MEMORANDUM)

KEDIRI – Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri terus berupaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri melalui program Bhakti TNI. Salah satu kegiatan yang tengah dilakukan yakni pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan.

Jembatan tersebut dibangun sebagai upaya membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan jalur penghubung. Infrastruktur dengan panjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu ditargetkan rampung dalam waktu 21 hari, mulai 10 hingga 31 Juli 2026.

Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari program Bhakti TNI yang dilaksanakan melalui sinergi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Darat. Di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada Kodim sebagai satuan teritorial yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Melalui pembangunan tersebut, Kodim 0809/Kediri tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga berupaya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Jembatan ini nantinya diharapkan mampu mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, memperlancar aktivitas harian masyarakat, serta mendukung distribusi hasil ekonomi desa.

Komandan Kodim 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 pembangunan jembatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Desa Kaliboto saat ini telah memasuki progres sekitar 30 persen. Ini merupakan jembatan kesembilan yang dibangun oleh Kodim 0809/Kediri melalui program Bhakti TNI. Kami optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya, Rabu (22/7).

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena dapat menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya akses baru, mobilitas warga diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat.

"Jembatan ini bukan sekadar menghubungkan dua wilayah, melainkan juga membuka peluang ekonomi baru, mempermudah akses pendidikan anak-anak, serta memperlancar aktivitas sosial warga," jelasnya.

Letkol Dhavid berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliboto dan wilayah sekitarnya. Selain mempercepat konektivitas, jembatan itu juga diharapkan mampu mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Melalui semangat gotong royong, Kodim 0809/Kediri berkomitmen menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah binaannya.(red/lis)

Harga Telur Ayam Ras di Kediri Mulai Naik, Sentuh Rp25 Ribu per Kilogram

Pedagang telur di Pasar Wonokerto menata dagangannya (photo by radar kediri)

KEDIRI – Setelah sempat mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir, harga telur ayam ras di Kabupaten Kediri kini mulai berangsur pulih. Di tingkat pedagang, harga telur saat ini berada di kisaran Rp25 ribu per kilogram atau naik sekitar Rp3 ribu dibandingkan beberapa pekan sebelumnya yang hanya berkisar Rp22 ribu per kilogram.

Kenaikan harga tersebut terlihat di Pasar Wonokerto, Kecamatan Plemahan. Para pedagang menilai meningkatnya permintaan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong harga telur kembali merangkak naik.

Salah seorang pedagang telur di Pasar Wonokerto, Siti, mengatakan harga telur saat ini relatif stabil di angka Rp25 ribu per kilogram. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi secara bertahap setelah sebelumnya harga sempat berada di level terendah.

"Sekarang sudah stabil di Rp25 ribu per kilogram. Sebelumnya sempat sekitar Rp22 ribu," ujarnya.

Ia menilai salah satu penyebab meningkatnya permintaan adalah kembali bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut membutuhkan pasokan telur dalam jumlah besar sebagai salah satu sumber protein, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan permintaan di pasar.

"Kalau menurut saya karena program MBG mulai berjalan lagi, jadi permintaan telur juga naik," katanya.

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Sundiah. Ia mengungkapkan kenaikan harga mulai terasa sejak pekan lalu. Saat itu harga telur masih berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram, kemudian kembali naik menjadi Rp25 ribu per kilogram.

"Minggu kemarin masih sekitar Rp24 ribu, sekarang sudah naik lagi," ungkapnya.

Selain dipengaruhi kebutuhan Program MBG, meningkatnya aktivitas masyarakat setelah berakhirnya libur sekolah juga ikut mendongkrak permintaan telur. Banyak keluarga kembali membeli telur sebagai bahan makanan sehari-hari maupun untuk bekal anak ke sekolah.

"Sekarang sekolah sudah aktif lagi. Banyak ibu-ibu membeli telur untuk bekal anak dan kebutuhan rumah tangga, jadi permintaannya memang lebih ramai," jelas Sundiah.

Meski demikian, para pedagang berharap kenaikan harga tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga tidak mengurangi daya beli masyarakat. Menurut mereka, harga yang stabil juga akan memberikan kepastian bagi pedagang maupun peternak.

Sebelumnya, harga telur ayam ras di tingkat peternak sempat terpuruk hingga berada di bawah Rp21 ribu per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak mengeluhkan menipisnya keuntungan karena biaya produksi, terutama pakan ternak, masih relatif tinggi.

Dengan mulai membaiknya harga jual di pasaran, para peternak diharapkan dapat memperoleh margin usaha yang lebih baik, sementara pasokan telur tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.(red/lis)

Kejari Kabupaten Kediri Hentikan Penuntutan Kasus Curanmor Pelajar Lewat Restorative Justice

Kejari saat lakukan proses RJ. (Foto Radar  Kediri)

KEDIRI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri kembali menerapkan mekanisme restorative justice (RJ) dengan menghentikan penuntutan terhadap seorang pelajar berinisial ANF (19), tersangka kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Plemahan.

Keputusan penghentian penuntutan tersebut diambil setelah seluruh persyaratan penerapan keadilan restoratif dinyatakan terpenuhi. Mulai dari tercapainya kesepakatan damai antara korban dan tersangka, adanya pemulihan kerugian korban, hingga ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka berada di bawah lima tahun penjara.

Kasus tersebut sebelumnya diproses dengan sangkaan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kabupaten Kediri, Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, menjelaskan bahwa penghentian penuntutan dilakukan setelah melalui proses mediasi yang mempertemukan korban dengan tersangka beserta keluarga masing-masing.

Menurutnya, korban telah memberikan maaf kepada tersangka dan seluruh kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut telah dipulihkan sesuai kesepakatan bersama.

"Alasannya karena sudah ada perdamaian, kemudian sudah ada pemulihan kerugian kepada korban. Ancaman hukumannya juga di bawah lima tahun," ujarnya.

Berdasarkan hasil ekspose perkara, ANF merupakan warga Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan. Saat peristiwa terjadi, ia masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK. Tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp10 juta.

Dalam proses penyidikan terungkap bahwa aksi tersebut didorong oleh kesulitan ekonomi. Tersangka nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Namun, setelah perkara mencuat, ANF justru harus menerima konsekuensi lain berupa dikeluarkan dari sekolah tempatnya menempuh pendidikan.

Upaya perdamaian digelar pada 17 Juni 2026 dengan melibatkan korban, tersangka, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, serta jaksa fasilitator. Dalam pertemuan tersebut, tersangka secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sepeda motor yang sebelumnya diambil telah dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, tersangka juga memberikan ganti rugi sebesar Rp1 juta sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian yang disepakati bersama.

Kejari Kabupaten Kediri juga mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menyetujui penghentian penuntutan. ANF diketahui baru pertama kali berhadapan dengan hukum, bukan seorang residivis, tidak berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO), serta mendapat dukungan dan penilaian positif dari lingkungan tempat tinggalnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perkara akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sehingga proses penuntutan dihentikan.

Sementara itu, penasihat hukum ANF, Sutrisno, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejari Kabupaten Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada kliennya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Ia mengatakan, kliennya merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan persoalan hukum secara damai bersama korban.

"Klien kami bersyukur atas perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif ini. Kini klien kami sudah bebas," ujar Sutrisno.(red/lis)

Silpa APBD 2025 Tembus Rp401 Miliar, Fraksi DPRD Kediri Pertanyakan Kinerja OPD

ali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyapa para anggota DPRD Kota Kediri usai sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025(photo by radar kediri)

KEDIRI – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius anggota DPRD Kota Kediri. Sejumlah fraksi menilai tingginya Silpa menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program dan penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat (17/7). Sidang berlangsung di ruang pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Kediri dan dihadiri tujuh fraksi DPRD serta Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai besarnya Silpa yang mencapai Rp401 miliar tidak semata-mata mencerminkan efisiensi anggaran. Fraksi tersebut justru menganggap tingginya sisa anggaran menjadi indikator belum maksimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Juru bicara Fraksi PAN, Ricky Dio Febrian, mengatakan Silpa yang besar perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap OPD. Menurutnya, sisa anggaran tersebut lebih banyak disebabkan oleh program atau kegiatan yang belum direalisasikan dibandingkan hasil efisiensi yang terukur.

"Silpa yang tinggi kami cermati bukan karena penghematan atau efisiensi yang terukur, melainkan karena program atau kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan," ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksi.

Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Partai NasDem. Fraksi ini menyoroti bahwa nilai Silpa APBD 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pencermatan fraksi, realisasi belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025 baru mencapai sekitar Rp1,23 triliun atau sekitar 83,1 persen dari total pagu anggaran. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut menghasilkan Silpa sebesar Rp401 miliar.

Perwakilan Fraksi NasDem, Siti Maimunah, meminta Pemerintah Kota Kediri memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja, khususnya pada sektor belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan daerah.

Selain meminta penjelasan, Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sekaligus mengoptimalkan manfaat anggaran bagi masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan bahwa tingginya Silpa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah realisasi pendapatan daerah yang melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Selain itu, terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kepastian hukum maupun penyelesaian aspek administratif. Menurut Vinanda, kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran belum dapat digunakan hingga akhir tahun anggaran.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian Silpa merupakan hasil dari penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski demikian, seluruh kegiatan yang dijalankan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang berlaku.

Pemerintah Kota Kediri menyatakan akan menjadikan berbagai masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(red/lis)

Polres Kediri Kota Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pendampingan Petani Jagung

Aipda Sigit Sutanto bersama petani jagung Kelurahan Tamanan.--(photo by memorandum)

Kediri – Polres Kediri Kota terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui peran aktif jajaran Bhabinkamtibmas di wilayah binaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tamanan, Polsek Mojoroto, Aipda Sigit Sutanto, yang turun langsung mendampingi petani jagung di area persawahan RT 05 RW 002, Kelurahan Tamanan, Sabtu (18/7).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Kediri Kota AKBP Dr. Anggi Saputra Ibrahim agar seluruh personel Bhabinkamtibmas berperan aktif mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Di lokasi, Aipda Sigit melakukan pengecekan kondisi tanaman jagung sekaligus berdialog dengan salah seorang petani, Supomo. Dalam kesempatan itu, ia memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas tanaman sejak masa pertumbuhan agar hasil panen yang diperoleh lebih optimal.

Selain memberikan pendampingan, Bhabinkamtibmas juga mengajak para petani untuk terus meningkatkan produktivitas lahan sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknik budidaya, tetapi juga memerlukan sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan.

Aipda Sigit turut mengimbau petani agar tidak ragu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan keamanan lingkungan pertanian maupun persoalan lain yang berpotensi menghambat proses budidaya dan hasil panen.

Kapolres Kediri Kota AKBP Dr. Anggi Saputra Ibrahim mengatakan kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kepolisian.

"Melalui pendampingan yang berkesinambungan, Polres Kediri Kota berharap sinergi antara Polri dan para petani semakin kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan Indonesia," ujar AKBP Anggi Saputra Ibrahim.

Melalui kegiatan pendampingan tersebut, Polres Kediri Kota berharap para petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Sinergi yang terjalin antara kepolisian dan masyarakat diharapkan tidak hanya menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan pertanian, tetapi juga mendukung tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kota Kediri dan Indonesia secara umum.(red/lis)

Rapat Paripurna DPRD Soroti SiLPA Rp401 Miliar, Pemkot Kediri Beberkan Penyebabnya

Kediri – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp401 miliar menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (17/7). Dalam agenda tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kota Kediri. Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD, yakni Fraksi PAN, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, serta Fraksi Gabungan Demokrat-PKS-Hanura, telah menyampaikan pandangan umum terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PAN mengenai besarnya SiLPA, Vinanda menjelaskan bahwa nilai sekitar Rp401 miliar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, adanya sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kepastian hukum, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Menurut Vinanda, kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan agar tetap akuntabel sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program tersebut meliputi pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM), digitalisasi usaha, fasilitasi sertifikasi halal, hingga dukungan pemasaran bagi 78 IKM melalui kerja sama dengan 16 toko modern dan pusat perbelanjaan.

Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan penguatan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) melalui transformasi tata kelola perusahaan, pengembangan layanan berbasis digital, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, penyelesaian pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri juga menjadi perhatian DPRD. Menanggapi hal tersebut, Vinanda menjelaskan pemerintah telah menempuh berbagai langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan proyek tersebut.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain menindaklanjuti hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyampaikan penawaran pembayaran kepada kontraktor, meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Kediri berencana mengajukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kediri dengan menitipkan dana pembayaran sesuai hasil reviu BPKP. Langkah tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus untuk memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian proyek.

"Pemerintah Kota Kediri juga mengalokasikan anggaran penyelesaian pembangunan Alun-Alun pada APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Vinanda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau kami tugasnya melakukan kontrol karena dipilih oleh masyarakat. Program-program atau anggaran yang dirasa kurang mengena kepada masyarakat tentu akan kami kritisi. Apalagi saat ini kondisi masyarakat masih menghadapi tantangan di sektor kesehatan maupun perekonomian," katanya.

Firdaus menilai besarnya SiLPA tidak lepas dari masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya belum optimal. Menurutnya, program yang telah direncanakan seharusnya dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Alun-Alun Kota Kediri. Meski seluruh mekanisme hukum harus tetap dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian, proses tersebut diharapkan tidak menghambat penyelesaian proyek yang telah lama dinantikan masyarakat.

"Harapan kami, apa yang sudah diprogramkan dan dianggarkan segera dikerjakan. Kalau ada kendala sehingga belum bisa direalisasikan, tentu harus segera dicarikan solusi. Untuk kelanjutan pembangunan Alun-Alun juga menjadi catatan kami. Mekanisme harus tetap dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi jangan sampai menjadi penghambat. DPRD akan terus mendorong agar penyelesaiannya bisa segera direalisasikan," pungkas Firdaus.(red/lis)

Bupati Dhito Tinjau BLK Bogokidul, Peserta Pelatihan Barista Deg-degan Diminta Bikin Kopi

KILL BARU: Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau pelaksanaan pelatihan kerja di BLK Plemahan(by radar kediri)

KEDIRI – Suasana pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bogokidul, Kecamatan Plemahan, mendadak penuh ketegangan saat Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau langsung kegiatan pelatihan keterampilan, Jumat (17/7). Salah seorang peserta pelatihan barista tampak gugup ketika diminta meracik secangkir kopi khusus untuk orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut.

Di sela kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menyambangi kelas pelatihan barista. Ia kemudian meminta peserta membuatkan segelas iced Americano sesuai seleranya.

"Esnya setengah saja," ujar Dhito sambil tersenyum.

Permintaan tersebut membuat Larasati, peserta pelatihan yang akrab disapa Raras, tak mampu menyembunyikan rasa gugup. Pasalnya, ia baru mengikuti pelatihan selama empat hari sebelum dipercaya meracik kopi langsung di hadapan bupati.

"Baru belajar empat hari, terus diminta membuat kopi langsung untuk Pak Bupati. Rasanya deg-degan, tapi juga senang dan bangga," ungkap Raras.

Meski sempat tegang saat namanya ditunjuk oleh instruktur, Raras berusaha tetap tenang dan menyelesaikan racikan kopinya secara profesional.

"Saya senang sekali bisa membuatkan kopi untuk Pak Bupati," katanya.

Kunjungan Dhito ke BLK Bogokidul tidak hanya untuk melihat pelatihan barista. Ia juga meninjau berbagai program pelatihan kerja yang saat ini memasuki hari kelima pelaksanaan.

Beberapa bidang keterampilan yang diberikan meliputi pelatihan bahasa Jepang untuk program International Manpower (IM) Jepang, barber, barista, teknik pengelasan, makeup artist (MUA), teknik sepeda motor, digital marketing, hingga administrasi perkantoran.

"Ini hari kelima pelaksanaan pelatihan kerja. Salah satunya ada pelatihan bahasa Jepang untuk program International Manpower Jepang," jelas Dhito.

Durasi pelatihan disesuaikan dengan jenis kompetensi yang dipelajari, mulai dari 15 hari, 20 hari, hingga 30 hari.

Meski belum dapat menilai hasil pelatihan karena masih berjalan, Dhito mengaku optimistis melihat tingginya antusiasme peserta. Bahkan, khusus kelas persiapan kerja ke Jepang, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 200 orang.

Menurutnya, keberhasilan program pelatihan tidak hanya diukur dari proses belajar, tetapi juga dari keberhasilan peserta memanfaatkan keterampilan yang diperoleh setelah pelatihan selesai.

"Yang paling penting adalah setelah pelatihannya. Apakah mereka melanjutkan, menggunakan ilmunya, dan bisa bekerja. Di situ letak keberhasilannya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri Ibnu Imad mengatakan pelatihan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Kediri.

Ia menjelaskan seluruh pelatihan telah mengacu pada standar kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada angkatan pertama ini, terdapat 160 peserta yang terbagi dalam delapan kelas dengan masing-masing berisi 20 peserta berusia 18 hingga 30 tahun.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta juga akan mengikuti program magang di sejumlah perusahaan mitra agar memiliki pengalaman kerja sekaligus peluang lebih besar untuk direkrut.

"Harapannya setelah magang mereka dapat menunjukkan kompetensinya dan diterima bekerja di perusahaan mitra," pungkas Ibnu.(red/lis)

Komite SMKN 1 Kota Kediri Dihujani Sorotan, Wali Murid Minta Keterbukaan Anggaran

  

Kediri,  – Dugaan praktik pungutan berkedok Sumbangan Komite Pendidikan (SKP) kembali menjadi sorotan di SMKN 1 Kota Kediri. Sejumlah wali murid mengaku keberatan dengan adanya iuran bulanan yang dinilai memberatkan serta belum disertai transparansi yang memadai terkait penggunaan anggaran.

Persoalan tersebut disebut bukan kali pertama terjadi. Keluhan serupa disebut terus muncul setiap tahun ajaran baru dan memunculkan pertanyaan dari para orang tua mengenai mekanisme penetapan nominal maupun pemanfaatan dana yang telah terkumpul.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat (17/7), sebagian besar wali murid diarahkan untuk membayar iuran komite sebesar Rp150 ribu setiap bulan. Namun bagi keluarga yang dinilai kurang mampu, pihak sekolah disebut memberikan kebijakan keringanan dengan nominal yang disesuaikan, mulai Rp100 ribu hingga Rp75 ribu per bulan.

Meski terdapat skema pembayaran berdasarkan kemampuan ekonomi, sejumlah orang tua tetap mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Mereka berharap seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mempermasalahkan adanya sumbangan apabila benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik.

"Kami sebenarnya tidak keberatan apabila dana itu benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan adalah rincian penggunaannya belum pernah dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan tanda tanya ke mana aliran dananya," ujarnya.

Sorotan terhadap dugaan pungutan tersebut juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RATU (Rakyat Bersatu). Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menyatakan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait pelaksanaan iuran komite di sekolah tersebut.

Menurut Saiful, jika mengacu pada jumlah peserta didik yang diperkirakan mencapai sekitar 2.300 siswa dengan rata-rata pembayaran Rp100 ribu per bulan, maka dana yang berpotensi terkumpul mencapai angka yang sangat besar.

Perhitungannya menunjukkan, akumulasi dana yang masuk setiap bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp230 juta. Dalam satu tahun ajaran, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp2,76 miliar.

LSM RATU menilai besarnya dana tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh wali murid sebagai pihak yang memberikan kontribusi.

"Apabila memang penarikan dana dilakukan dengan pola yang menyerupai kewajiban meskipun disebut sebagai sumbangan sukarela, maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dengan nilai dana yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, sudah selayaknya dilakukan audit agar masyarakat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut," kata Saiful.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta instansi terkait agar dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana komite sekolah.

Selain itu, LSM RATU juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penarikan iuran komite di sekolah negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pungutan yang bersifat wajib.

Hingga artikel ini disusun, pihak Kepala SMKN 1 Kota Kediri maupun pengurus Komite Sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran komite tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan. (red/lis)