Sejarah Walk Out Saat Pidato Sidang Umum PBB: Dari Ahmadinejad hingga Netanyahu

  

JAKARTA newsjavapost.my.id – Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 kembali diwarnai aksi walk out. Puluhan delegasi dari berbagai negara memilih meninggalkan ruangan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya, Jumat (26/9/2025).

Aksi tersebut menjadi simbol penolakan terhadap kebijakan Israel sekaligus bentuk solidaritas untuk Palestina. Kursi-kursi kosong tampak di ruang sidang utama saat Netanyahu berbicara, dengan mayoritas delegasi yang keluar berasal dari negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok.

Delegasi dari Indonesia, Pakistan, Kuwait, Malaysia, Iran, hingga Kuba disebut turut serta dalam aksi protes ini. Bagi banyak negara, keberadaan Netanyahu di forum internasional dianggap tidak pantas karena dirinya menghadapi tuduhan kejahatan kemanusiaan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Meski begitu, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Ia menegaskan bahwa tindakan militer Israel merupakan bentuk pembelaan diri, sekaligus menuding negara-negara yang mendukung Palestina sebagai pihak yang memfasilitasi terorisme.

Tradisi Walk Out di Sidang Umum PBB

Aksi walk out bukanlah fenomena baru dalam forum PBB. Sepanjang sejarah, sejumlah momen penting tercatat ketika delegasi meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes.

• 1987: Duta Besar Amerika Serikat Vernon A. Walters keluar saat Presiden Nikaragua Daniel Ortega melontarkan kritik keras terhadap Washington.
• 2006–2007: Delegasi Kuba pernah melakukan walk out ketika Presiden AS George W. Bush menyebut Fidel Castro sebagai “diktator kejam”.
• 2009–2012: Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berulang kali memicu aksi serupa. Pernyataannya terkait Holocaust, serangan 11 September, serta kritiknya terhadap Israel membuat sejumlah negara Barat meninggalkan aula Sidang Umum.
• 2024: Delegasi Rusia memilih keluar saat Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menyampaikan kritik tajam terkait invasi Moskow ke Ukraina.

Simbol Protes Diplomatik

Walk out menjadi salah satu bentuk protes paling keras dalam diplomasi internasional. Aksi tersebut kerap dimanfaatkan untuk menegaskan sikap politik sekaligus menyampaikan pesan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun.

Fenomena yang terulang dalam Sidang Umum PBB ke-80 memperlihatkan bahwa forum global tetap menjadi panggung diplomatik sekaligus arena konfrontasi simbolik antarnegara.

(red/FR)

Ahmad Ali Ajak Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu

  

JAKARTA newsjavapost.my.id – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meminta seluruh kader partai untuk berdiri di barisan terdepan membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari berbagai serangan politik, termasuk isu ijazah palsu yang kerap dihembuskan pihak-pihak tertentu.

Hal ini ia sampaikan usai resmi dilantik menjadi Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Selama ini Pak Jokowi dikuyuh-kuyuh, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua diam membeo. Mulai hari ini, semua kader PSI harus berani menjaga kehormatan beliau,” tegas Ahmad Ali.

Serangan Tidak Substansial

Ahmad Ali menilai isu ijazah palsu yang belakangan kembali dihembuskan hanyalah upaya mencari-cari celah untuk menjatuhkan wibawa Jokowi. Menurutnya, kejadian serupa bahkan menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat diterpa isu serupa di media sosial.

“Terjadi kegaduhan luar biasa yang ditujukan kepada orang tua kita, panutan kita Pak Jokowi. Kita berharap Bapak Presiden bisa segera mengakhiri kegaduhan tentang ijazah palsu ini,” ujarnya.

Ahmad Ali menegaskan, PSI akan berdiri teguh menjaga nama baik Jokowi, Gibran, serta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. “Kalau kita mengaku kader PSI, maka menjadi kewajiban kita menjaga kehormatan mereka. PSI membutuhkan dua tokoh besar ini sebagai inspirasi sekaligus modal utama partai,” imbuhnya.

Prestasi Lebih Penting dari Ijazah

Menutup pernyataannya, Ahmad Ali menyindir pihak-pihak yang terus menyerang dengan isu ijazah. Ia menyebut bahwa ijazah bukanlah tolok ukur utama kepemimpinan.

“Yang terpenting bukanlah selembar ijazah, melainkan kinerja nyata dan prestasi. Faktanya, selama 10 tahun memimpin, Pak Jokowi telah membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi bangsa,” tutup Ahmad Ali.

(red/FR)

Amnesty Kritik Keras Pidato Prabowo di PBB, Disebut Hanya Jual Retorika

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Amnesty International Indonesia melontarkan kritik tajam terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB. Menurut Amnesty, isi pidato tersebut sarat dengan janji dan retorika, namun tidak mencerminkan langkah nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pidato Prabowo yang menyinggung soal perdamaian dunia, keadilan, hingga pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian, justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata di lapangan.

“Pidato Presiden memang terdengar indah, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah masih jauh dari prinsip-prinsip yang beliau gaungkan,” kata Usman, Kamis (25/9).

Kritik atas Isu Palestina

Amnesty menilai penyebutan istilah ‘catastrophe’ oleh Prabowo untuk menggambarkan kondisi Gaza berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida yang sudah diakui lembaga internasional.

“Bukannya memperjelas posisi Indonesia, kata-kata itu justru bisa melemahkan sikap komunitas internasional terhadap pelaku genosida,” ujar Usman. Amnesty menegaskan bahwa Indonesia semestinya bersikap tegas mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegal dan hubungan bisnis yang berkontribusi terhadap praktik apartheid.

Abaikan Papua dan HAM Domestik

Amnesty juga menuding Presiden mengabaikan isu pelanggaran HAM di dalam negeri. Usman menyoroti Papua yang masih sarat dengan diskriminasi, militerisasi, dan proyek ekstraktif yang merugikan masyarakat adat.

“Presiden berbicara tentang kolonialisme, tetapi menutup mata terhadap Papua. Itu kontradiksi yang mencolok,” kata Usman.

Selain itu, Amnesty menilai pemerintah tidak serius menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Usman, pengakuan negara terhadap kasus-kasus kelam adalah elemen penting keadilan, namun hal itu justru tidak terlihat dalam sikap pemerintah.

Retorika vs Tindakan

Amnesty menilai pidato Prabowo lebih condong pada pencitraan di panggung dunia. “Kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh kata-kata manis di forum internasional, tetapi oleh tindakan nyata menegakkan HAM,” pungkas Usman.

(red/FR)

Netanyahu Sebut Indonesia di PBB, Singgung Pidato Prabowo soal Palestina

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Indonesia dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, Kamis (26/9/2025). Hal ini disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia mengenai solusi dua negara dalam konflik Palestina–Israel.

Netanyahu menyinggung pidato Prabowo yang menilai kemungkinan Indonesia bisa mengakui Israel apabila Palestina terlebih dahulu diakui sebagai negara merdeka.

“Saya ingin mengingatkan kembali pidato Presiden Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Saya rasa ini yang akan terjadi di masa depan,” kata Netanyahu.

Sikap Prabowo di PBB

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap pembentukan negara Palestina merdeka. Ia menambahkan, pengakuan terhadap Israel juga tidak bisa dihindari demi tercapainya perdamaian sejati.

“Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikianlah kita dapat memiliki perdamaian sejati, tanpa kebencian dan kecurigaan,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. “Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, harus hidup sebagai satu keluarga manusia,” ucapnya.

Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut mendorong terwujudnya visi tersebut. “Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” tambahnya.

(red/FR)

Warga Geram, Diduga Pungli Marak di Samsat Kota Mojokerto: Proses Pajak Dipersulit, Diminta 'Uang Pelicin' Rp500 Ribu

  

Mojokerto, newsjavapost.my.id – 26 September Praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng pelayanan publik di Kota Mojokerto. Kali ini, dugaan pungli mencuat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Mojokerto, di mana seorang warga mengaku dipersulit saat hendak membayar pajak kendaraan.

Mugen"Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekesalannya karena diduga menjadi korban pungli oleh oknum petugas Samsat. Ia mengaku proses pembayaran pajaknya sengaja dibuat berbelit-belit.

"Saya sudah mengikuti semua prosedur, tapi tetap saja dipersulit. Oknum petugas itu terang-terangan meminta 'uang pelicin' sebesar Rp500 ribu agar proses cek fisik kendaraan bisa cepat selesai," ujarnya dengan nada geram.

Korban menambahkan, praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, pelayanan di Samsat berjalan transparan dan efisien, tanpa adanya biaya tambahan yang tidak jelas.

Menanggapi laporan ini, kapolres mojokerto kota "pihak kepolisian menyatakan akan segera melakukan investigasi mendalam. "Kami tidak akan mentolerir praktik pungli di lingkungan Samsat. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, akan kami tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Kasus dugaan pungli ini menambah panjang daftar permasalahan pelayanan publik di Mojokerto Kota. Masyarakat berharap, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan memberikan efek jera bagi para pelaku pungli.

"Kami berharap ada tindakan nyata dari pemerintah. Jangan sampai praktik pungli ini terus berlanjut dan merugikan masyarakat kecil," pungkas  Ratno Tokoh (Red.FR)

BGN soal Hiu Goreng Jadi Menu MBG: Kearifan Lokal

  

JAKARTA newsjavapost.my.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan penggunaan ikan hiu goreng dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Ketapang, Kalimantan Barat, merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Penjelasan ini muncul setelah 24 siswa dan seorang guru SDN 12 Benua Kayong mengalami mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap menu ikan hiu goreng.

“Jadi sebetulnya begini, menu apa pun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal, ya kita gunakan,” kata Nanik di Cibubur, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Tak Akan Dipakai Lagi Jika Bermasalah

Nanik menegaskan pihaknya tidak akan lagi menggunakan menu yang terbukti memicu keracunan.
“Kalau ada makanan yang diidentifikasi sebagai penyebab keracunan, kita tidak akan pakai di wilayah itu, sekalipun banyak,” tegasnya.

Ia juga menyebut hasil investigasi menunjukkan kasus tersebut bukan hanya keracunan, melainkan juga ada faktor alergi makanan.
“Ini ada keracunan dan ada alergi, jadi tumpang tindih. Tidak semua hal itu murni keracunan. Ada juga yang karena alergi, misalnya udang atau mayones,” jelasnya.

Menurut Nanik, sebelum program MBG dijalankan sudah ada pendataan terkait alergi siswa, namun ia tidak menampik adanya kemungkinan kelalaian di lapangan.

Korban Bertambah

Sebelumnya, kasus keracunan akibat menu ikan hiu goreng di Kabupaten Ketapang menyebabkan 25 orang menjadi korban. Mereka terdiri atas 24 siswa dan seorang guru.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Feria Kowira, mengonfirmasi delapan pasien tambahan masuk rumah sakit pada Selasa malam, sehingga jumlah korban bertambah dari data awal.

Red: FR

Saat Pembakaran Tol Jadi Mimpi Buruk Jakarta, Warga Terjebak Macet Horor di Gatot Subroto

  

JAKARTA newsjavapost.my.id – Jakarta kembali lumpuh akibat kemacetan parah pada Rabu (24/9/2025) malam. Ribuan kendaraan terjebak berjam-jam di ruas Slipi, Jalan Gatot Subroto, hingga Pancoran, imbas penutupan beberapa gerbang tol yang rusak karena aksi pembakaran saat demo ricuh akhir Agustus lalu.

Tujuh gerbang tol di ruas Cawang–Tomang–Pluit menjadi sasaran pembakaran orang tak dikenal (OTK), yakni GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. Hingga kini, sebagian masih dalam perbaikan. GT Semanggi 1 ditutup total, sementara sejumlah gardu di GT Semanggi 2 tak beroperasi.

Empat Jam Terjebak di Bus

Antrean kendaraan mengular sejak sore hingga tengah malam. Sedikitnya 20 unit bus Transjakarta ikut terjebak di Jalan Letjen S. Parman.

Rudi (28), warga Bogor, mengaku harus menunggu empat jam hanya untuk perjalanan pendek dari Halte Grogol Reformasi ke Slipi.
“Gila banget, empat jam baru sampai Slipi. Saya naik jam lima sore, baru turun jam sembilan malam,” keluhnya.

Tak kuat menunggu, sebagian penumpang memilih turun di tengah jalan. Salma (25), penumpang rute PIK–Blok M, bersama puluhan orang berjalan kaki sekitar satu kilometer di jalur tol hingga keluar ke jalan arteri.
“Turun di Slipi Kemanggisan, jalan kaki sampai Petamburan. Saya lihat ada juga yang bawa koper ikut jalan kaki,” ujarnya.

Motor Tak Bisa Menyelip

Pengendara motor pun tak lebih beruntung. Zaki (33) mengaku butuh 1,5 jam untuk menempuh jarak 3 kilometer.
“Biasanya 10–15 menit, ini sampai keringetan karena enggak bisa nyelip sama sekali,” ungkapnya.

Hal serupa dialami Pras, yang berangkat dari Kebon Jeruk menuju Palmerah. “Biasanya cuma 15 menit, ini sudah dua jam lebih. Mau pulang kerja jadi sengsara,” katanya.

Efek Domino

Kemacetan menimbulkan efek domino: transportasi publik lumpuh, pekerja telat pulang, hingga arus lalu lintas ke berbagai jalur alternatif ikut padat.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, menyebut kondisi ini akan berlangsung hingga perbaikan gerbang tol selesai.
“Perbaikan GT dilakukan Jasa Marga dari 24 September sampai 10 Oktober. Kami imbau masyarakat menggunakan jalur alternatif seperti Tol Wiyoto Wiyono, Tol Depok–Antasari, dan JORR,” ujarnya.

Jasa Marga memastikan proses perbaikan dipercepat agar penutupan tak berlangsung lama. Namun hingga seluruh gardu tol kembali beroperasi, warga Jakarta tampaknya masih harus bersabar menghadapi “macet horor” di Gatot Subroto.

Red: FR

Benang Merah Penculikan Kacab Ilham dengan Pembobolan Rekening Dormant Rp 204 Miliar

  

Jakarta – Polri mengungkap keterkaitan kasus penculikan Kepala Cabang (Kacab) Bank M, Ilham Pradipta (37), dengan sindikat pembobolan rekening dormant atau rekening nonaktif bernilai fantastis, mencapai Rp 204 miliar.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan, dari sembilan tersangka yang ditangkap, dua orang ternyata juga terlibat dalam penculikan sekaligus pembunuhan Ilham. Keduanya adalah C alias K (41) dan DH (39).

“Dua tersangka berinisial C alias K serta DH merupakan bagian dari sindikat pembobolan rekening dormant, sekaligus terlibat dalam kasus penculikan terhadap kacab yang ditangani Polda Metro Jaya,” kata Helfi dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Mastermind dan Pencuci Uang

Dalam sindikat ini, C alias Ken berperan sebagai otak atau mastermind. Ia bukan hanya merancang pembobolan rekening tidur senilai Rp 204 miliar, tetapi juga menjadi dalang penculikan Ilham.

Sementara itu, DH alias Dwi Hartono bertugas sebagai pencuci uang hasil kejahatan. Ia bekerja sama dengan para pelaku untuk membuka blokir rekening dan memindahkan dana ke sejumlah rekening penampungan.

“C mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Sedangkan DH membantu pembukaan blokir rekening serta memindahkan dana terblokir,” ungkap Helfi.

Modus Satgas Palsu

Untuk melancarkan aksinya, para pelaku mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset dan bahkan membuat kartu identitas palsu menyerupai lembaga resmi pemerintah. Modus ini digunakan untuk meyakinkan kepala cabang pembantu bank, termasuk AP (50), agar memberikan akses ke sistem perbankan.

“Itu mereka lakukan dengan ID card palsu, sehingga bisa menekan dan meyakinkan pihak internal bank agar membantu proses pembobolan,” jelas Helfi.

Sembilan Tersangka, Tiga Klaster

Polisi membagi sembilan tersangka dalam tiga klaster besar:

1. Klaster Karyawan Bank

   • AP (50): Kepala Cabang Pembantu, memberi akses ke sistem inti bank.

   • GRH (43): Consumer Relations Manager, penghubung antara sindikat dan pihak internal bank.

2. Klaster Pembobol

   • C alias Ken (41): Mastermind, mengaku Satgas Perampasan Aset.

   • DR (44): Konsultan hukum, melindungi kelompok pelaku dan ikut merencanakan eksekusi.

   • NAT (36): Mantan pegawai bank, melakukan akses ilegal dan memindah dana.

   • R (51): Mediator, mengenalkan kepala cabang ke sindikat dan menerima aliran dana.

   • TT (38): Fasilitator keuangan ilegal, mengelola hasil pembobolan.

3. Klaster Pencucian Uang

   • DH (39): Membuka blokir rekening dan memindahkan dana.

   • IS (60): Menyediakan rekening penampungan dan menerima aliran dana.

Jeratan Hukum

Para tersangka dijerat dengan berlapis pasal, mulai dari Undang-Undang Perbankan, UU ITE, UU Transfer Dana, hingga UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ancaman hukumannya mencapai belasan tahun penjara.

Ibu Menyusui Jadi Korban Keracunan MBG di Cipongkor: “Saya Kapok”

  

Bandung newsjavapost.my.id – Gelombang keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cipongkor, Bandung Barat, terus bertambah. Tidak hanya ribuan pelajar, seorang ibu menyusui bernama Siti Nuraeni (25) juga dilaporkan menjadi korban.

Siti terpaksa dilarikan menggunakan ambulans dari rumahnya di Kampung Cigombong ke Posko Kantor Kecamatan Cipongkor, Kamis (25/9). Ia datang bersama bayinya untuk mendapatkan perawatan.

Menurut pengakuannya, Siti mendapat jatah makanan MBG pada Rabu (24/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Menu yang ia konsumsi tidak berbeda dengan yang dibagikan kepada para pelajar, yakni ayam, tahu, sambal, dan stroberi.

“Menunya ayam, tahu, sambal, dan stroberi. Setelah makan itu, saya langsung pusing, mual, dan muntah. Saya kapok,” ucap Siti saat ditemui di posko kesehatan.

Kasus keracunan massal MBG di Cipongkor ini sebelumnya menimpa lebih dari 2.000 pelajar di berbagai sekolah. Mereka mengalami gejala serupa, mulai dari sakit perut, pusing, hingga muntah, sehingga harus dirawat di posko maupun puskesmas setempat.

Hingga kini, Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama pihak kepolisian masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab keracunan. Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan akan mengevaluasi distribusi makanan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

Awas Perang Baru! Trump Izinkan NATO Tembak Jatuh Pesawat Rusia

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menyatakan setuju jika negara-negara anggota NATO menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara mereka.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa (24/9/2025), usai sejumlah jet tempur Rusia dilaporkan memasuki wilayah udara Estonia, salah satu anggota NATO di kawasan Baltik.

“Ya, saya setuju,” ujar Trump saat ditanya apakah langkah tersebut harus diambil.

Ketegangan di Baltik

Estonia sebelumnya mengklaim tiga jet MIG-31 Rusia telah melanggar wilayah udaranya. Namun, Moskow membantah tudingan itu dan menegaskan pesawat-pesawat tersebut hanya menjalankan rute penerbangan rutin.

Tallinn kemudian meminta konsultasi mendesak dengan anggota NATO berdasarkan Pasal 4, yang memungkinkan diskusi bersama jika ada ancaman terhadap keamanan atau integritas teritorial negara anggota. Pertemuan pun digelar di Brussels.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjelaskan bahwa keputusan untuk menembak jatuh pesawat akan diputuskan secara langsung berdasarkan situasi di lapangan. “Pasukan NATO segera mencegat dan mengawal pesawat tersebut tanpa eskalasi karena tidak ada ancaman langsung,” jelasnya.

Tuduhan terhadap Rusia

Ketegangan serupa juga dilaporkan di Polandia. Negara itu menuding Rusia mengirim 19 drone ke wilayah udaranya awal bulan ini. Namun, Moskow membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai provokasi untuk memperkeruh konflik Ukraina.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, tuduhan tersebut tidak pernah disertai data maupun bukti yang meyakinkan.

(red.FR)

KPK Siap Kawal Menkeu Purbaya Tagih Tunggakan Pajak Rp60 Triliun

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam mengejar tunggakan 200 wajib pajak besar yang mencapai Rp50–60 triliun.

“KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi, termasuk dengan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurut Budi, potensi tindak pidana korupsi tidak hanya berada di sektor belanja maupun pembiayaan, tetapi juga pada sisi penerimaan negara. Karena itu, pendampingan dan pengawasan diperlukan agar penerimaan pajak, bea cukai, maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) bisa dijaga secara optimal.

Ia menambahkan, KPK selama ini melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga rutin melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

200 Wajib Pajak Besar Jadi Target

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan segera mengeksekusi penagihan terhadap 200 wajib pajak besar yang memiliki tunggakan pajak dengan putusan hukum tetap (inkrah). Potensi penerimaan negara dari penagihan tersebut diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

Purbaya menyebut langkah itu akan dikawal bersama sejumlah lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan, di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, KPK, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

(red.FR)

Peringatan Hari Tani: 8.340 Personel Gabungan Amankan Demo di Tiga Titik Jakarta

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Ribuan massa dari kalangan petani bersama sejumlah aliansi masyarakat turun ke jalan dalam aksi memperingati Hari Tani, Selasa (24/9/2025). Untuk menjaga ketertiban, sebanyak 8.340 personel gabungan dikerahkan di sejumlah titik strategis Ibu Kota.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, kekuatan personel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Titik Aksi

Aksi unjuk rasa terpantau berlangsung di tiga lokasi utama, yaitu:

• Depan Gedung DPR/MPR RI

• Kawasan Monas

• Beberapa kantor kementerian di sekitar pusat pemerintahan

“Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

Imbauan Aparat

Polisi mengingatkan agar massa aksi tetap tertib serta tidak melakukan tindakan anarkis, seperti merusak fasilitas umum, membakar ban, ataupun menutup jalan secara paksa.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” tambahnya.

Terkait arus lalu lintas, pihak kepolisian menegaskan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Meski begitu, masyarakat diimbau menghindari kawasan DPR/MPR RI dan memanfaatkan jalur alternatif selama aksi berlangsung.

(red.FR)

Trump di PBB: Kecam Pengakuan Palestina hingga Lupakan Batas Waktu Pidato

  

New York newsjavapost.my.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuri perhatian dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025) waktu setempat. Trump tidak hanya mengecam langkah sejumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara, tetapi juga berbicara hampir satu jam—padahal aturan hanya memberi waktu 15 menit bagi setiap kepala negara.

Dalam urutannya, Trump mendapat giliran kedua setelah Presiden Brasil dan sebelum Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sesuai gaya khasnya, pidato Trump diwarnai pernyataan keras yang memicu kontroversi.

Kritik Pengakuan Palestina

Trump secara tegas mengecam langkah negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Belgia, dan beberapa lainnya yang baru-baru ini memberikan pengakuan terhadap Palestina.

“Alih-alih menyerah pada tuntutan Hamas, seharusnya dunia bersatu dengan satu pesan: bebaskan para sandera sekarang juga,” tegasnya dalam forum tersebut.

Menurut Trump, pengakuan sepihak terhadap Palestina justru dianggap memberi keuntungan besar bagi kelompok Hamas yang ia sebut bertanggung jawab atas aksi kekerasan di Gaza.

Pidato Meleset Waktu

Trump berbicara selama 56 menit, jauh melewati batas waktu. Ia menyampaikan berbagai isu mulai dari kebijakan imigrasi di AS, kritik terhadap perubahan iklim yang disebutnya “tipuan”, hingga seruan kembali ke bahan bakar fosil.

“Imigrasi dan ide energi bunuh diri mereka akan menghancurkan Eropa Barat,” ujarnya dengan nada sinis.

Ia juga menyindir sejumlah tokoh, termasuk Wali Kota London Sadiq Khan, serta memamerkan pencapaian ekonomi di Amerika Serikat meski data resmi bank sentral AS menunjukkan kondisi berbeda.

Sindir PBB

Tidak hanya negara-negara tertentu, Trump juga melayangkan kritik tajam terhadap PBB. Ia menyebut badan dunia itu hanya “menulis surat keras tanpa tindak lanjut nyata”.

“PBB punya potensi luar biasa, tapi saat ini hanya omong kosong belaka. Omong kosong tidak akan menghentikan perang—tindakanlah yang bisa,” kata Trump.

Trump bahkan menyelipkan keluhan soal teleprompter dan eskalator rusak di markas PBB. Menurutnya, hal tersebut menjadi gambaran ketidakseriusan organisasi internasional tersebut.

Dalam pidatonya, Trump bahkan menyatakan dirinya layak mendapat Nobel Perdamaian karena merasa lebih banyak berkontribusi menghentikan konflik global dibandingkan PBB sendiri.

(red.FR)

Korban Keracunan MBG di Cipongkor Capai 500 Siswa

  

Bandung newsjavapost.my.id – Jumlah korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terus bertambah. Hingga Rabu (24/9), tercatat sebanyak 500 pelajar dari berbagai sekolah di wilayah tersebut mengalami gejala keracunan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan dari total korban, sekitar 400 siswa dirawat di Posko Cipongkor, sementara 100 lainnya ditangani di Puskesmas Citalem.

“Gejala yang dikeluhkan umumnya mual, pusing, lemas, dan sesak. Kami sudah menyiagakan ambulans serta tenaga medis, bukan hanya dari Bandung Barat, tapi juga dibantu Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung,” ujarnya di lokasi.

Herman memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis optimal. Ia juga menegaskan akan menyampaikan aspirasi para orang tua yang resah dengan program MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak berwenang.

“Pemprov Jabar mendukung penuh program MBG. Namun tentu harus ada evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menutup dapur penyedia makanan yang sebelumnya terlibat dalam kasus keracunan. Herman menegaskan penutupan itu hanya berlaku pada dapur terkait, sesuai otoritas BGN.

(red.FR)

Penulis Pidato SBY Terharu, Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang PBB

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, mengaku terharu sekaligus bangga dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat.

“Sebagai penulis pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya merasa bangga melihat pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini. Pesan penting yang beliau sampaikan adalah Indonesia kembali pada diplomasi multilateral,” ucap Dino melalui sebuah unggahan video di akun pribadinya.

Ia menilai, kehadiran langsung Prabowo di forum internasional tersebut membawa pesan kuat bahwa Indonesia kembali aktif berperan di panggung global. Dino mengingatkan, selama lebih dari satu dekade terakhir, Presiden RI tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum PBB, sehingga muncul kesan Indonesia absen dalam diplomasi multilateral.

Prabowo sendiri menjadi salah satu pemimpin yang berpidato di urutan ketiga. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti isu perdamaian dunia hingga dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Pidatonya yang penuh semangat bahkan beberapa kali disambut tepuk tangan delegasi, hingga diakhiri dengan standing ovation.

(red.FR)

Prabowo Balas Sindiran Trump soal PBB: Tanpa PBB, Kita Tak Akan Aman

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi general debate Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (23/9/2025), sekaligus sebagai respons atas sindiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meremehkan peran organisasi internasional tersebut.

“Tanpa Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak akan aman. Tidak ada negara yang dapat merasa aman,” kata Prabowo dalam pidatonya. Ia menekankan bahwa keberadaan PBB justru memungkinkan para pemimpin dunia duduk bersama membahas persoalan global yang kompleks.

Prabowo menambahkan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung PBB sebagai wadah utama dalam menyelesaikan konflik internasional. “Kita membutuhkan PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB,” ujarnya tegas.

Sebelumnya, Trump mempertanyakan relevansi PBB di tengah berbagai konflik dunia. Ia bahkan menyebut organisasi tersebut sebagai “macan kertas” yang hanya menghasilkan “kata-kata kosong” tanpa aksi nyata. “Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah menulis surat yang sangat tegas dan tidak pernah menindaklanjutinya. Itu cuma kata-kata kosong, dan kata-kata kosong tidak menyelesaikan perang,” kata Trump.

Trump juga memamerkan klaim keberhasilannya menghentikan tujuh perang hanya dalam tujuh bulan masa jabatannya. Ia merinci konflik yang dimaksud meliputi Kamboja–Thailand, Kosovo–Serbia, Kongo–Rwanda, Pakistan–India, Israel–Iran, Mesir–Ethiopia, serta Armenia–Azerbaijan. Menurut Trump, penyelesaian konflik hanya bisa dicapai melalui tindakan konkret, bukan forum diplomasi panjang.

Pernyataan kontras kedua pemimpin dunia itu mencerminkan perbedaan pandangan mengenai peran lembaga multilateral dalam geopolitik global. Bagi Trump, diplomasi di PBB dianggap lamban dan tidak efektif. Sementara bagi Prabowo, PBB justru menjadi simbol keterpaduan dan saluran utama bagi negara-negara untuk meraih perdamaian. (Red.FR)

DPR Sahkan RAPBN 2026, Belanja Negara Tembus Rp 3.842,7 Triliun

  

Jakarta newsjavapost.my.id – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026. Rapat paripurna digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBN 2026 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporannya, Said juga membacakan sikap seluruh fraksi yang menyatakan persetujuan terhadap rancangan tersebut.

“Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, seluruhnya menyatakan menyetujui RAPBN 2026 untuk ditetapkan,” ujar Said. Pemerintah pun menyatakan sepakat dengan hasil pembahasan yang sudah berlangsung sejak awal Agustus lalu.

Dalam forum, Puan Maharani kemudian menanyakan secara resmi kepada seluruh anggota dewan apakah RAPBN 2026 dapat disahkan menjadi undang-undang. Pertanyaan itu dijawab serentak dengan kata “setuju” oleh seluruh anggota DPR yang hadir, sehingga RAPBN 2026 resmi disahkan.

Adapun rincian RAPBN 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.693,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 459,2 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp 3.842,7 triliun yang terbagi atas belanja pemerintah pusat Rp 3.149,7 triliun serta transfer ke daerah Rp 693 triliun.

Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2026 tercatat sebesar Rp 689,1 triliun. Pemerintah dan DPR menyatakan defisit tersebut tetap berada dalam batas aman untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan program prioritas nasional. (Red.FR)

Singapura Jatuhkan Sanksi ke Israel, Isyaratkan Siap Akui Palestina

  

Singapura newsjavapost.my.id – Pemerintah Singapura resmi menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada sejumlah pemimpin kelompok pemukim Israel. Langkah ini diambil menyusul pernyataan kontroversial sejumlah pejabat Tel Aviv yang menyerukan pencaplokan wilayah Palestina. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga mengisyaratkan negaranya siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dalam kondisi yang tepat.

Dalam keterangannya di hadapan parlemen, Senin (22/9/2025), Balakrishnan menegaskan Singapura mengecam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Ia menyebut proyek permukiman E1 di Tepi Barat sebagai langkah yang memecah belah dan merusak prospek perdamaian.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan pembangunan dan perluasan permukiman. Upaya menciptakan fakta baru di lapangan hanya akan melemahkan prospek solusi dua negara,” tegas Balakrishnan, dikutip dari Channel News Asia dan Reuters, Selasa (23/9). Ia menambahkan rincian terkait sanksi akan diumumkan lebih lanjut.

Lebih jauh, Balakrishnan menegaskan bahwa pengakuan Palestina oleh Singapura bukan lagi soal “jika” melainkan soal “kapan”. Ia menyebut Singapura akan mengambil langkah tersebut setelah Palestina memiliki pemerintahan efektif, mengakui hak Israel untuk hidup, dan menolak terorisme secara tegas.

“Untuk penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, diperlukan solusi dua negara: satu Israel dan satu Palestina, dengan rakyatnya hidup berdampingan secara damai, aman, dan bermartabat,” ujarnya. Singapura, kata dia, juga menentang segala bentuk aneksasi sepihak Israel yang melanggar hukum internasional.

Dalam forum tingkat tinggi tentang Palestina di sela Sidang Majelis Umum PBB, Singapura diwakili Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Gan Siow Huang. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Singapura terhadap solusi dua negara dan komitmen mencegah langkah Israel yang melemahkan peluang perdamaian. (Red.FR)

Di PBB, Prabowo Tegaskan Solusi Dua Negara: Palestina Merdeka, Israel Diakui

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9/2025). Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara menjadi jalan satu-satunya untuk mewujudkan perdamaian sejati di kawasan Timur Tengah.

“Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kedamaian sejati tanpa kebencian dan kecurigaan,” ujar Prabowo dari mimbar sidang PBB.

Ia menyebut dua keturunan Abraham, yakni bangsa Arab dan Yahudi, harus hidup dalam rekonsiliasi, harmoni, dan kedamaian. Menurutnya, semua umat beragama, termasuk Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, harus dipandang sebagai satu keluarga besar umat manusia.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya global mewujudkan perdamaian. “Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, dan yang harus kita selesaikan,” paparnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti kontribusi besar Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB. Ia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan tambahan 20 ribu pasukan ke wilayah konflik, termasuk Gaza, Ukraina, dan Sudan, jika diminta oleh Majelis PBB.

Selain kontribusi pasukan, Indonesia juga siap memberikan dukungan finansial. “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finansial untuk menjaga dan memastikan perdamaian,” tegasnya. (Red.FR)

BGN Buka Pendaftaran Mitra Dapur Umum MBG Mulai Dini Hari, Kuota Tersisa 3.786

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali membuka pendaftaran mitra dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (23/9/2025) pukul 00.00 WIB melalui laman resmi https://mitra.bgn.go.id/.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pendaftaran dibuka kembali karena banyak mitra terkena kebijakan rollback, yakni pengembalian status ke tahap pengajuan setelah tidak ada perkembangan pembangunan selama 30–45 hari. Dari 18.955 mitra dalam tahap persiapan, tercatat 6.018 terkena rollback, sementara 2.123 di antaranya berhasil menunjukkan progres sehingga statusnya dikembalikan.

Saat ini, terdapat 8.767 SPPG yang sudah beroperasi dan 12.868 masih dalam persiapan. Dengan target 25.421 SPPG, kebutuhan tambahan kini tersisa 3.786 unit. “Dengan adanya kebijakan rollback, kuota yang tadinya penuh kini terbuka kembali bagi calon mitra,” jelas Dadan.

Ia menekankan agar calon mitra memperhatikan kebutuhan tiap daerah sebelum mendaftar. Sebagai contoh, Aceh masih menyisakan 58 dari target 628 SPPG, Jawa Timur memiliki sisa 464 dari target 3.695, dan Jawa Barat tersisa 405 dari target 4.819.

“Jangan dipaksakan mendaftar di wilayah yang sudah penuh. Data per kabupaten dan kecamatan akan segera kami kirimkan agar pendaftaran lebih tepat sasaran,” tegasnya.

(red.FR)

Prabowo Beri Standing Ovation Saat Prancis Akui Palestina di PBB

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat atau Selasa (23/9) dini hari WIB. Pernyataan itu disampaikan langsung dari mimbar PBB dan menjadi sorotan dunia internasional.

“Hari ini Prancis menyatakan mengakui sebuah Negara Palestina,” ujar Macron dalam KTT yang khusus membahas Palestina dan solusi dua negara. Ucapannya mendapat sambutan meriah dari para delegasi yang hadir.

Presiden RI Prabowo Subianto bersama delegasi Indonesia memberikan apresiasi dengan berdiri dan bertepuk tangan (standing ovation). Tindakan serupa juga dilakukan hampir seluruh delegasi peserta KTT, termasuk Perwakilan Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.

Anggota delegasi Indonesia yang turut berdiri memberi penghormatan antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

Dalam kesempatan berikutnya, Prabowo menyampaikan pidatonya. Ia menegaskan pengakuan terhadap Palestina adalah langkah yang benar secara sejarah dan harus segera diwujudkan. “Kepada mereka yang masih ragu untuk bertindak, kami katakan sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang,” ujarnya.

Prabowo juga mengecam kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Menurutnya, pertemuan di PBB kali ini bukan hanya soal nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel dan kredibilitas lembaga internasional itu sendiri. (Red.FR)

KSP Tegaskan Maksud IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menjelaskan maksud penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Ia menegaskan istilah tersebut bukan berarti Indonesia akan memiliki ibu kota lain, seperti ibu kota ekonomi atau budaya.

“Bukan begitu maksudnya. IKN sebagai ibu kota politik artinya pusat pemerintahan dipindahkan ke sana, bukan berarti akan ada ibu kota lain seperti ibu kota ekonomi atau ibu kota budaya,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Qodari, pada 2028 mendatang IKN ditargetkan sudah siap menjadi pusat pemerintahan dengan fasilitas lengkap bagi tiga rumpun kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kalau baru ada istana negara, tapi DPR belum ada, nanti rapat sama siapa? Begitu kira-kiranya,” ujarnya.

Ia menekankan kesiapan kelembagaan menjadi kunci agar IKN benar-benar berfungsi sebagai ibu kota negara. Dengan begitu, seluruh proses pemerintahan bisa berjalan efektif tanpa harus bergantung pada Jakarta.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo menetapkan pembangunan kawasan inti IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Rencana itu akan terwujud apabila seluruh infrastruktur utama, termasuk gedung lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, selesai dibangun sesuai target. Dengan begitu, IKN tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga pusat kekuasaan politik yang utuh. (Red.FR)

JPPI Desak Program MBG Dihentikan, Komisi IX DPR Serahkan pada Presiden

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menilai kasus keracunan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kesalahan sistemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana. “Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” ujar Ari.

Ia juga mengingatkan agar anak-anak tidak dijadikan target politik melalui program yang justru membahayakan. Menurutnya, keselamatan serta tumbuh kembang anak harus diprioritaskan di atas kepentingan lain. “Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang akhirnya mengesampingkan keselamatan mereka,” tegas Ari.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menghentikan program MBG. Menurut Charles, tugas Komisi IX adalah mengawasi BGN serta memberikan rekomendasi perbaikan. “Kalau soal menghentikan program, forum ini mungkin bukan tempatnya. Itu menjadi kewenangan presiden,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, MBG merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang anggarannya sudah disiapkan. Karena itu, keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan tetap berada di tangan presiden. “Kalau Presiden merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan dihentikan, tapi sejauh ini program masih menjadi prioritas nasional,” jelas Charles.

Charles menekankan bahwa fokus saat ini adalah evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi. “Kita semua punya prioritas yang sama, yakni memastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa depan,” tutupnya. (Red.FR)

Prabowo di KTT PBB: Indonesia Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

 Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sikap tegas terkait konflik Palestina–Israel dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) waktu setempat. Prabowo menegaskan Indonesia akan mengakui Israel apabila Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, maka Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, sekaligus menjamin keamanannya,” ujar Prabowo dari mimbar PBB. Ucapannya tersebut mendapat tepuk tangan dari para hadirin yang hadir.

Pidato Prabowo disampaikan dalam forum KTT PBB yang membahas solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Forum itu dipimpin bersama oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam pernyataannya, Prabowo kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan di Timur Tengah. “Indonesia sekali lagi menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara. Hanya solusi inilah yang dapat mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan membawa perdamaian,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengecam keras segala bentuk kekerasan yang menimpa warga sipil, khususnya di Gaza. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh lagi terulang. “Kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tak berdosa,” katanya.

Prabowo menilai forum KTT PBB kali ini merupakan langkah bersejarah untuk membuka jalan perdamaian yang adil bagi Palestina. Menurutnya, komitmen internasional harus diperkuat agar rakyat Palestina dapat merasakan kemerdekaan, sementara Israel juga memperoleh jaminan keamanan di kawasan. (Red.FR)

Klarifikasi Pemdes Karangrejo: Dana Desa 2023–2024 Sudah Direalisasikan Sesuai Kegiatan

 

newsjavapost.my.id Menanggapi pemberitaan frekuensipos.com tertanggal 8 September 2025 tentang dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 – 2024. Berikut ini kami Pemerintah Desa Karangrejo memberi klarifikasi sebagai berikut :

1. Data yang termuat di artikel tersebut adalah data dari OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Kegiatan penggunaan Dana Desa yang terupload di sistem ini bersumber dari Realisasi Dana Desa di Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dengan penyesuaian kode rekening kegiatan antara kode rekening kegiatan di Siskeudes dengan kode rekening kegiatan  di Omspan, sehingga ada kegiatan – kegiatan yang berbeda kode rekening diantara keduannya.

2. Perbedaan Kode rekening sebagaimana dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut :

 a. Di artikel/Omspan tertulis Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa senilai Rp 55.000.000  di Tahun 2023 dan Rp 24.773.000 di Tahun 2024. Kegiatan tersebut sebagaimana realisasi Dana Desa di Siskeudes untuk Honorarium Staf IT Desa 2 orang dan Biaya Langganan Internet Desa dan kode rekening inipun juga dipergunakan oleh desa lain.

b. Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih (Pipanisasi) Tahun 2023 senilai Rp 204.072.000 dan Tahun 2024 senilai Rp 40.738.000. Kegiatan ini dapat kami jabarkan sesuai dengan realisasi Dana Desa di Siskeudes sebagai berikut :

Tahun 2023

   - Jembatan dan Saluran Irigasi Dusun Sentul RT 03 RW 02 (Selatan) : Rp 23.100.000

   - Jembatan dan Saluran Irigasi Dusun Sentul RT 03 RW 02 (Utara) : Rp 22.475.000

   - Jembatan dan Saluran Irigasi Dusun Karangrejo RT 02 RW 01 (Selatan) : Rp 16.600.000

   - Jembatan dan Saluran Irigasi Dusun Tulungrejo RT 01 RW 01 : Rp 11.445.000

   - Jembatan dan Saluran Irigasi Dusun Karangrejo RT 02 RW 01 (Utara) : Rp 16.750.000

   - Saluran Irigasi Dusun Tulungrejo RT 03 RW 04 : Rp 33.215.000

   - Saluran Irigasi Dusun Sentul Selatan Sumber Bendo: Rp 80.487.000

   Total : Rp 204.072.000

 

Tahun 2024

   Saluran Irigasi Dusun Sentul Selatan Pohon Asem : Rp 40.738.000 (Material)

   Total : Rp 40.738.000

 

c. Pengerasan Jalan Desa sudah direalisasikan dengan titik lokasi pembangunan di :

Tahun 2023

   - Pembangunan Jalan Paving Dusun Karangrejo RT 3 RW 1 s/d RT 3 RW 2  : Rp 125.177.000

   - Pembangunan Jalan Paving Dusun Tulungrejo RT 1 RW 3 s/d RT 4 RW 2 (Pak Rintik ke Utara) : Rp 131.305.400

   - Pembangunan Jalan Paving Dusun Tulungrejo RT 1 RW 3 s/d RT 4 RW 3 (Pak Rintik ke Selatan) : Rp 67.316.000

   Total : Rp 323.798.400

 

 Tahun 2024

   - Pembangunan Jalan Paving Dusun Tulungrejo RT 01 RW 03 (Meneruskan Selatan Pak Rintik) : Rp 27.788.000

   - Pelebaran Jalan berupa Rabat Beton di Dusun Tulungrejo RT 2 RW 1 s/d RT 1 RW 4 : Rp 106.121.500

   Total : Rp 133.909.500

 

Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa lokasi titik fisik pembangunan sudah jelas dan masyarakat bisa melihat dimana proyek tersebut di realisasikan. 

(Bapak Hadi.S selaku ketua tim investigasi lp3 NKRI)

BK DPRD Gorontalo Bakal Panggil Wanita di Balik Video Viral Wahyudin Moridu

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil seorang wanita berinisial D yang muncul dalam video viral bersama anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu (WM). Video tersebut memperlihatkan WM dalam kondisi mabuk sambil melontarkan ucapan akan merampok uang negara.

Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, menyebut pihaknya akan menggali keterangan lebih lanjut dari wanita tersebut. Langkah ini diambil setelah Wahyudin mengaku tidak mengetahui dirinya direkam. “Tidak menutup kemungkinan wanita itu juga kami panggil untuk dimintai penjelasan, termasuk maksud dan tujuan merekam serta menyebarkan video tersebut,” ujarnya.

Dalam klarifikasinya, Wahyudin mengakui bahwa dirinya memang sedang mabuk minuman beralkohol saat mengucapkan kalimat tidak pantas tersebut. Ia juga baru mengetahui videonya tersebar setelah viral di media sosial pada 19 September lalu. Bersama istrinya, WM kemudian membuat video permintaan maaf yang turut diunggah di media sosial.

Wahyudin menyebut, wanita yang merekam video itu adalah teman dekat yang kecewa karena permintaan untuk dinikahi tidak dipenuhi. Dari rasa kecewa itulah, rekaman tersebut akhirnya dibagikan ke publik.

BK DPRD Gorontalo menegaskan akan menangani kasus ini secara serius sesuai kode etik yang berlaku. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar rapat internal, sidang, hingga rapat paripurna untuk memutuskan langkah lanjutan.

(red.FR)

Panglima TNI Ikut Suarakan Desakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk'

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’ yang menyoroti penggunaan sirine dan strobo pejabat di jalan raya mendapat perhatian Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Ia menegaskan, penggunaan fasilitas tersebut harus sesuai aturan dan tidak boleh mengganggu masyarakat.

Agus mengaku sudah mengingatkan jajaran Polisi Militer (POM) agar menyalakan strobo hanya dalam kondisi yang diatur. “Kalau jalan kosong lalu dibunyikan, itu tidak etis. Penggunaan strobo ada aturannya, terutama untuk pengawalan VVIP,” ujarnya.

Panglima TNI itu bahkan menyatakan dirinya tidak pernah meminta pengawal memakai strobo di jalan raya. “Saya ingin nyaman juga. Kalau lampu merah ya saya berhenti. Begitu pula KSAD dan pejabat lainnya. Aturan tetap harus dipatuhi, kecuali memang ada keadaan darurat,” tegasnya.

Isu penggunaan sirine pejabat ini sempat viral setelah banyak keluhan warga di media sosial, bahkan muncul gerakan pemasangan stiker bertuliskan protes di kendaraan pribadi. Menanggapi hal itu, Korlantas Polri juga sudah mengambil langkah dengan menghentikan sementara penggunaan sirine dan strobo, sembari melakukan evaluasi aturan agar tidak disalahgunakan.

(red.FR)

SPJ Fiktif Mengintai P3TGAI Brenggolo, Publik Desak Penegakan Hukum

 

Kediri, newsjavapost.my.id Jawa Timur – Proyek P3TGAI 2024 di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, kini menuai kontroversi serius. LP3-NKRI menemukan adanya indikasi rekayasa dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga transparansi penggunaan dana publik patut dipertanyakan.

Ketua HIPPA Tirto Arum Kamulyan awalnya menyatakan bahwa pelaksanaan proyek sudah sesuai aturan. Namun, dalam sesi tanya jawab, ia mengaku tidak benar-benar memahami detail pengelolaan anggaran lebih dari Rp200 juta. Bahkan, ia menyebut semua sudah diatur aspirator, sedangkan HIPPA hanya bertugas menerima manfaat.

Pengakuan ini memunculkan dugaan bahwa aspirator memiliki kendali penuh dalam proyek, sesuatu yang tidak sejalan dengan semangat swakelola. Padahal, tujuan P3TGAI adalah memberdayakan petani, bukan menyerahkan kendali ke pihak luar yang tak memiliki legitimasi langsung.

Sejumlah warga melaporkan ketidakpuasan terhadap kualitas pekerjaan. Absensi tenaga kerja dipertanyakan, bahan bangunan dinilai tidak sesuai, dan penggunaan molen dianggap hanya formalitas. Bahkan, Kepala Desa Brenggolo sendiri marah besar setelah melihat hasil proyek dan secara simbolis menendang bangunan yang dianggap tidak layak.

Dalam upaya penyelesaian, Kepala Desa menyarankan agar LP3-NKRI mengajukan surat resmi untuk klarifikasi. Namun, langkah ini belum menjawab rasa kecewa masyarakat, yang menilai program telah berubah menjadi lahan penyimpangan.

LP3-NKRI mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. Jika benar terbukti ada SPJ fiktif, maka semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai aturan hukum. Publik menegaskan, dana rakyat tidak boleh jadi permainan oknum yang menggerogoti kepercayaan masyarakat pada program pemerintah. (Red.FR)

Dugaan Korupsi P3TGAI Kasreman, LP3-NKRI Minta Aparat Bertindak Tegas

 

Kediri, newsjavapost.my.id Jawa Timur – Skandal dugaan penyimpangan dana P3TGAI di Desa Kasreman, Kecamatan Kandangan, Kediri, memasuki babak baru. Investigasi LP3-NKRI pada 17 Juni 2025 menemukan indikasi adanya SPJ fiktif yang dapat menyeret perangkat desa hingga HIPPA ke ranah hukum.

Program dengan kucuran dana Rp195 juta itu seharusnya memberi manfaat bagi petani. Namun, laporan SPJ justru penuh kejanggalan: catatan pekerja tidak valid, rincian fisik proyek berbeda dari kenyataan, dan pemotongan anggaran sebesar 20% yang diakui bendahara.

Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya konspirasi sistematis. Pendamping masyarakat, HIPPA, hingga perangkat desa dinilai ikut menyusun laporan bermasalah agar terlihat sesuai aturan, padahal menutup penyimpangan.

Apabila terbukti, pelaku bisa dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman penjara berat dan denda maksimal Rp200 juta. Selain itu, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen juga mengancam hukuman hingga 6 tahun.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Desa Kasreman dalam klarifikasi 25 Juni 2025 menyatakan siap menanggung segala konsekuensi hukum. “Kami sudah bekerja sesuai prosedur. Silakan hukum berjalan,” ucapnya. Namun, jawabannya menimbulkan kecurigaan baru karena menyinggung istilah “aspirator” yang tak dikenal dalam regulasi P3TGAI.

LP3-NKRI mendesak BBWS segera mengaudit proyek dan meminta aparat penegak hukum bertindak tanpa pandang bulu. Proyek yang seharusnya mengangkat kesejahteraan petani jangan sampai berubah menjadi simbol kegagalan akibat ulah oknum tak bertanggung jawab. (Red.FR)

Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Sebagai Plt Menteri BUMN

  

Jakarta  newsjavapost.my.id  – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan ini tertuang dalam surat resmi bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menjelaskan keputusan tersebut diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah Erick Thohir dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Dony Oskaria, yang saat ini juga menjabat sebagai COO Danantara, diharapkan dapat mempercepat proses pembenahan BUMN melalui tugas barunya sebagai Plt Menteri.

(red.FR)

Tak Ada PDIP di Kabinet Prabowo Usai Hendrar Prihadi Dicopot, Ganjar Beri Tanggapan

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini resmi tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto. Hendrar Prihadi menjadi kader terakhir partai berlambang kepala banteng yang menjabat di pemerintahan Prabowo, sebelum resmi dicopot pada Rabu (17/9/2025). Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak Oktober 2022.

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo, menegaskan posisi partainya di luar kabinet adalah untuk menjalankan peran sebagai penyeimbang pemerintah. Hal ini menegaskan sikap PDI-P yang sejak awal pembentukan kabinet memilih untuk tidak masuk ke jajaran menteri.

Andreas Hugo Pareira, salah satu elite PDI-P, menyebut pencopotan Hendrar Prihadi merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. PDI-P sejak awal sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang, sehingga memilih tidak bergabung dalam kabinet,” ujarnya.

Hendrar Prihadi digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Dengan pergantian ini, PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2024 kini tidak lagi memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

(red.FR)

Istana Minta Maaf atas Kasus Keracunan Massal MBG, Janji Evaluasi Menyeluruh

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengharapkan insiden semacam ini. “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di sejumlah daerah,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurut Prasetyo, peristiwa tersebut akan dijadikan catatan penting untuk evaluasi bersama. “Ini bukan sesuatu yang kita harapkan, apalagi disengaja. Tentu menjadi bahan evaluasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan cepat bagi seluruh korban. “Kami memastikan semua yang terdampak harus segera mendapatkan perawatan sebaik mungkin,” imbuhnya.

Ratusan Pelajar Jadi Korban

Sejumlah daerah melaporkan kasus keracunan terkait program MBG. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 251 pelajar dari berbagai sekolah jatuh sakit usai menyantap menu MBG pada Rabu (17/9/2025).

Kejadian serupa juga menimpa sekitar 90 siswa di Kecamatan Empang, Nusa Tenggara Barat, dengan gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program yang sama.

Di Maluku, belasan murid SD Negeri 19 Kota Tual mengalami mual, pusing, dan sakit kepala hingga harus dilarikan ke RS Maren setelah menyantap menu MBG pada Kamis (18/9/2025).

Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 194 siswa dari berbagai jenjang pendidikan juga dilaporkan mengalami gejala serupa pada Rabu (17/9/2025). Dari jumlah itu, 177 pelajar hanya mengalami keluhan ringan, sementara 19 lainnya harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.

Pemerintah memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk peningkatan pengawasan kualitas bahan pangan dan standar distribusi menu MBG di seluruh sekolah.

(red.FR)

Mengapa Prabowo Rekrut Eks-Tentara Era 1998 ke Lingkar Kekuasaan?

  

Jakarta newsjavapost.my.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian publik setelah melantik purnawirawan TNI Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan, pada Rabu (18/9).

Langkah ini menuai pro dan kontra, mengingat Djamari pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang pada 1998 merekomendasikan pemecatan Prabowo dari militer karena keterkaitannya dengan penculikan aktivis pro-demokrasi.

“Bahasa yang Sama”

Pengamat menilai, alasan utama Prabowo mengangkat kembali sejumlah eks-perwira yang pernah bersinggungan dengannya adalah soal kedekatan personal. Seorang peneliti politik regional menyebut bahwa Prabowo cenderung mengelilingi dirinya dengan figur-figur yang memiliki “bahasa yang sama”, baik dari segi latar belakang maupun cara pandang.

“Biasanya orang yang dianggap sepemahaman dengan Prabowo adalah mereka yang pernah bersama dalam operasi militer atau satu angkatan di Akademi Militer,” ujar peneliti itu kepada awak media.

Kedekatan Lama

Meski pada 1998 Djamari berada di posisi yang seakan berseberangan, rekam jejak menunjukkan ia dan Prabowo sudah saling mengenal sejak masa pendidikan di AKABRI. Djamari adalah lulusan 1971, senior Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selain itu, belakangan Djamari juga bergabung dengan Partai Gerindra, semakin memperkuat sinyal kedekatan politik.

Usai dilantik, Djamari menegaskan bahwa dirinya menerima tugas di usia senja sebagai bentuk pengabdian terakhir. “Gunakan sisa umur untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” katanya.

Lingkaran Militer

Selain Djamari, sejumlah figur militer lain telah ditempatkan di lingkar kekuasaan Prabowo. Di antaranya Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan, Wiranto sebagai penasihat khusus, Luhut Binsar Pandjaitan di Dewan Ekonomi Nasional, hingga Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN.

Nama lain yang juga menuai sorotan adalah Djaka Budi Utama, eks-anggota Tim Mawar yang kini menjabat Dirjen Bea Cukai, serta Dadang Hendra Yudha yang mendapat posisi di Badan Gizi Nasional.

Tidak hanya mengandalkan tokoh senior, Prabowo juga menempatkan loyalis muda yang dijuluki “Jedi Prabowo”, antara lain Sugiono (Menlu), Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet), dan Angga Raka Prabowo (Kepala Badan Komunikasi Presiden).

Kritik Pegiat HAM

Fenomena ini menuai kritik tajam dari pegiat HAM. Direktur sebuah lembaga hak asasi menilai langkah Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk menilai militer lebih unggul dibanding sipil, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Ini adalah kemunduran semangat reformasi yang seharusnya memisahkan peran sipil dan militer,” tegasnya.

Sementara itu, keluarga korban tragedi 1998 menyebut pengangkatan Djamari sebagai bentuk “cuci tangan” atas pelanggaran masa lalu. “Ketika ia memberikan jabatan kepada orang yang pernah menyidangkannya, itu adalah cara memutihkan diri,” kata Sumarsih, ibu korban Tragedi Semanggi I.

Antara Rekonsiliasi dan Kontroversi

Di satu sisi, langkah Prabowo dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi antarelite militer-politik yang sempat terpecah pada era 1998. Namun di sisi lain, absennya kejelasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM membuat langkah tersebut dipandang hanya menguntungkan penguasa tanpa memberikan keadilan bagi korban.

(red.FR)