KEDIRI – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius anggota DPRD Kota Kediri. Sejumlah fraksi menilai tingginya Silpa menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program dan penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat (17/7). Sidang berlangsung di ruang pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Kediri dan dihadiri tujuh fraksi DPRD serta Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai besarnya Silpa yang mencapai Rp401 miliar tidak semata-mata mencerminkan efisiensi anggaran. Fraksi tersebut justru menganggap tingginya sisa anggaran menjadi indikator belum maksimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Juru bicara Fraksi PAN, Ricky Dio Febrian, mengatakan Silpa yang besar perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap OPD. Menurutnya, sisa anggaran tersebut lebih banyak disebabkan oleh program atau kegiatan yang belum direalisasikan dibandingkan hasil efisiensi yang terukur.
"Silpa yang tinggi kami cermati bukan karena penghematan atau efisiensi yang terukur, melainkan karena program atau kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan," ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksi.
Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Partai NasDem. Fraksi ini menyoroti bahwa nilai Silpa APBD 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan hasil pencermatan fraksi, realisasi belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025 baru mencapai sekitar Rp1,23 triliun atau sekitar 83,1 persen dari total pagu anggaran. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut menghasilkan Silpa sebesar Rp401 miliar.
Perwakilan Fraksi NasDem, Siti Maimunah, meminta Pemerintah Kota Kediri memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja, khususnya pada sektor belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan daerah.
Selain meminta penjelasan, Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sekaligus mengoptimalkan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan bahwa tingginya Silpa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah realisasi pendapatan daerah yang melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
Selain itu, terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kepastian hukum maupun penyelesaian aspek administratif. Menurut Vinanda, kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran belum dapat digunakan hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian Silpa merupakan hasil dari penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski demikian, seluruh kegiatan yang dijalankan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang berlaku.
Pemerintah Kota Kediri menyatakan akan menjadikan berbagai masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(red/lis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar